SELAIN sebagai jalur pelayaran internasional yang
menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia, kawasan perairan
Laut China Timur hingga Laut China Selatan dikenal memiliki potensi dan
kekayaan sumber daya alam kelautan dan perikanan sebagai asupan protein
penduduknya.
Meski China dan Jepang tak pernah merujuk pada masalah sumber daya perikanan, Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menilai sebaliknya. ”Memang ada soal sejarah dan harga diri bangsa. Kepemilikan kepulauan tersebut implikasinya kepada garis batas teritorial yang di dalamnya ada penguasaan sumber daya perikanan di kawasan tersebut,” kata Arif, Rabu (3/10).
Bahkan, menurut Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia itu, China adalah produsen ikan nomor satu dunia. ”Mereka ingin menjadi raja baru di laut,” lanjut Arif.
Laut China Selatan, termasuk kawasan Laut China Timur, merupakan salah satu dari 10 lautan di dunia yang terluas. Laut China Selatan atau dikenal dengan Laut Kuning memiliki luas hampir 3 juta kilometer persegi dengan lebih dari 200 pulau dan gugusan kepulauan karang.
Lautan dalam yang terletak di selatan China dan dikelilingi oleh sejumlah negara—seperti Vietnam, Kamboja, Brunei, Filipina, Malaysia, dan Indonesia—itu kaya dengan berbagai jenis ikan, udang, tiram, remis, rumput laut, dan biota laut lain.
Sementara di Laut China Timur yang diperebutkan antara Jepang dan China adalah Kepulauan Senkaku. Di Laut China Selatan yang dipersoalkan sejumlah negara antara lain adalah Kepulauan Spratly dan Paracel. Komposisi negara yang mengklaim bisa berbeda, tetapi semuanya berkaitan dengan pihak China.
Lepas dari latar belakang klaim China—apakah terkait dengan persoalan penangkapan ikan atau tidak—yang jelas konsumsi ikan di China memang tidak main-main. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang dikeluarkan di Roma, Italia, tahun 2012, produksi perikanan tangkap China tahun 2010 mencapai 14,8 juta ton dan budidayanya 32,7 juta ton atau 62,3 persen dari produksi perikanan dan budidaya dunia. Padahal, konsumsi ikannya mencapai 42,8 juta ton atau 81 persen dari perikanan dan budidaya.
Kepentingan Indonesia
Seperti juga negara lain yang telah meratifikasi zona ekonomi eksklusif (ZEE), Indonesia banyak memanfaatkan potensi perikanan di Laut China Selatan, terutama di sekitar perairan Kepulauan Natuna. Menurut Arif, potensi perikanan yang bisa ditangkap nelayan Indonesia di kawasan Laut China Selatan tercatat 1 juta ton atau sekitar seperenam dari total potensi nasional.
Arif menyatakan, dampak dari sengketa teritorial antara Jepang dan China tersebut tidak terlalu besar dan langsung bagi Indonesia, terutama pelaku usaha Indonesia. ”Karena banyak pelaku usaha perikanan di sana, meskipun izinnya dipegang pengusaha kita, kapal dan peralatannya milik asing. Hasilnya tak terdata di kita karena langsung diangkut ke luar. Nelayan kita mana mampu mengambil ikan di laut dalam tanpa peralatan yang memadai,” tutur Arif.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia Bambang Suboko. ”Pulau Senkaku terletak di Laut China Timur dan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) kita di Laut China Selatan. Jadi, agak jauh,” katanya.
Dampak baru bisa dirasakan, lanjut Bambang, jika terjadi perang terbuka antara Jepang dan China. ”Namun, kecil kemungkinan hal itu terjadi,” ujar Bambang.
Adanya pengaruh akibat sengketa teritorial di kawasan tersebut justru dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal Keadilan Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), sebuah lembaga swadaya masyarakat khusus perikanan, Riza Damanik.
”Mau tidak mau, sengketa itu akan mengganggu potensi sumber daya perikanan di Laut China Selatan. Misalnya, adanya larangan memancing yang dikeluarkan Pemerintah China akan berdampak pada nelayan sehingga mereka kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.
Taiwan sebenarnya tidak tersangkut sengketa teritorial tersebut, tetapi nelayan Taiwan terkena imbasnya dengan larangan memancing di kawasan tersebut. Pemerintah China beberapa bulan lalu sudah melarang kapal-kapal usaha perikanan dan nelayan melaut di kawasan Laut China Selatan. Alasannya, tampaknya dicari-cari. Misalnya, untuk menjaga kesinambungan ekosistem kelautan.
Kendala lain, ujar Riza, adalah nelayan kecil Indonesia yang tak mampu membekali dengan peralatan yang bisa digunakan untuk menangkap ikan di laut dalam, seperti di Laut China Selatan.
”Nelayan kita hanya menggunakan pancing, sedangkan kapal-kapal ikan yang sebenarnya dimiliki pemilik modal asing—hanya izinnya dikuasai pengusaha Indonesia— menggunakan peralatan pukat atau jaring dasar yang bisa menangkap semua ikan, termasuk ikan induknya. Belum lagi melawan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing karena terbatasnya armada kapal nelayan dan patroli keamanan kita,” ujar Riza.
Abu Samah, nelayan di Pulau Bengkalis, Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Laut China Selatan, Kamis (6/10) pagi, mengaku menghadapi kendala peralatan untuk menangkap ikan di laut dalam.
Akibatnya, hasil tangkapan ikannya semakin menurun hampir 10 tahun terakhir ini. ”Semalam saya hanya bawa uang pulang Rp 70.000 setelah melaut dari jam 07.00 pagi. Sisa uang itu hasil bersih setelah hasil tangkapan ikan seharian dipotong dengan uang minyak (solar), makan dan minum selama melaut. Bagaimana bisa hidup dengan uang Rp 70.000 sehari,” ujarnya.
Kemarahan Abu Samah memuncak saat bercerita tengah ”berperang” menghadapi pencurian ikan dan ketidakkonsistenan aparat keamanan di laut terhadap penggunaan pukat dan jaring dasar yang digunakan kapal-kapal besar mencari ikan meskipun hal itu sudah dilarang oleh Gubernur Kepulauan Riau.
”Kami ingin pemerintah bertindak dan menegakkan hukum di laut. Jangan kami selalu jadi korban dan kehilangan kesabaran seperti konflik dengan pengusaha perikanan beberapa tahun lalu,” kata Abu Samah yang juga Ketua Himpunan Nelayan Kecamatan Bantang, Kepulauan Bengkalis, dengan 2.000 nelayan sebagai anggotanya.
Sangat bisa dimengerti jika wilayah laut kerap menjadi bahan rebutan. Maklum, isi di dalamnya menggiurkan, sekurangnya untuk mengisi perut sendiri dan keluarga.
Meski China dan Jepang tak pernah merujuk pada masalah sumber daya perikanan, Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menilai sebaliknya. ”Memang ada soal sejarah dan harga diri bangsa. Kepemilikan kepulauan tersebut implikasinya kepada garis batas teritorial yang di dalamnya ada penguasaan sumber daya perikanan di kawasan tersebut,” kata Arif, Rabu (3/10).
Bahkan, menurut Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia itu, China adalah produsen ikan nomor satu dunia. ”Mereka ingin menjadi raja baru di laut,” lanjut Arif.
Laut China Selatan, termasuk kawasan Laut China Timur, merupakan salah satu dari 10 lautan di dunia yang terluas. Laut China Selatan atau dikenal dengan Laut Kuning memiliki luas hampir 3 juta kilometer persegi dengan lebih dari 200 pulau dan gugusan kepulauan karang.
Lautan dalam yang terletak di selatan China dan dikelilingi oleh sejumlah negara—seperti Vietnam, Kamboja, Brunei, Filipina, Malaysia, dan Indonesia—itu kaya dengan berbagai jenis ikan, udang, tiram, remis, rumput laut, dan biota laut lain.
Sementara di Laut China Timur yang diperebutkan antara Jepang dan China adalah Kepulauan Senkaku. Di Laut China Selatan yang dipersoalkan sejumlah negara antara lain adalah Kepulauan Spratly dan Paracel. Komposisi negara yang mengklaim bisa berbeda, tetapi semuanya berkaitan dengan pihak China.
Lepas dari latar belakang klaim China—apakah terkait dengan persoalan penangkapan ikan atau tidak—yang jelas konsumsi ikan di China memang tidak main-main. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang dikeluarkan di Roma, Italia, tahun 2012, produksi perikanan tangkap China tahun 2010 mencapai 14,8 juta ton dan budidayanya 32,7 juta ton atau 62,3 persen dari produksi perikanan dan budidaya dunia. Padahal, konsumsi ikannya mencapai 42,8 juta ton atau 81 persen dari perikanan dan budidaya.
Kepentingan Indonesia
Seperti juga negara lain yang telah meratifikasi zona ekonomi eksklusif (ZEE), Indonesia banyak memanfaatkan potensi perikanan di Laut China Selatan, terutama di sekitar perairan Kepulauan Natuna. Menurut Arif, potensi perikanan yang bisa ditangkap nelayan Indonesia di kawasan Laut China Selatan tercatat 1 juta ton atau sekitar seperenam dari total potensi nasional.
Arif menyatakan, dampak dari sengketa teritorial antara Jepang dan China tersebut tidak terlalu besar dan langsung bagi Indonesia, terutama pelaku usaha Indonesia. ”Karena banyak pelaku usaha perikanan di sana, meskipun izinnya dipegang pengusaha kita, kapal dan peralatannya milik asing. Hasilnya tak terdata di kita karena langsung diangkut ke luar. Nelayan kita mana mampu mengambil ikan di laut dalam tanpa peralatan yang memadai,” tutur Arif.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia Bambang Suboko. ”Pulau Senkaku terletak di Laut China Timur dan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) kita di Laut China Selatan. Jadi, agak jauh,” katanya.
Dampak baru bisa dirasakan, lanjut Bambang, jika terjadi perang terbuka antara Jepang dan China. ”Namun, kecil kemungkinan hal itu terjadi,” ujar Bambang.
Adanya pengaruh akibat sengketa teritorial di kawasan tersebut justru dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal Keadilan Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), sebuah lembaga swadaya masyarakat khusus perikanan, Riza Damanik.
”Mau tidak mau, sengketa itu akan mengganggu potensi sumber daya perikanan di Laut China Selatan. Misalnya, adanya larangan memancing yang dikeluarkan Pemerintah China akan berdampak pada nelayan sehingga mereka kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.
Taiwan sebenarnya tidak tersangkut sengketa teritorial tersebut, tetapi nelayan Taiwan terkena imbasnya dengan larangan memancing di kawasan tersebut. Pemerintah China beberapa bulan lalu sudah melarang kapal-kapal usaha perikanan dan nelayan melaut di kawasan Laut China Selatan. Alasannya, tampaknya dicari-cari. Misalnya, untuk menjaga kesinambungan ekosistem kelautan.
Kendala lain, ujar Riza, adalah nelayan kecil Indonesia yang tak mampu membekali dengan peralatan yang bisa digunakan untuk menangkap ikan di laut dalam, seperti di Laut China Selatan.
”Nelayan kita hanya menggunakan pancing, sedangkan kapal-kapal ikan yang sebenarnya dimiliki pemilik modal asing—hanya izinnya dikuasai pengusaha Indonesia— menggunakan peralatan pukat atau jaring dasar yang bisa menangkap semua ikan, termasuk ikan induknya. Belum lagi melawan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing karena terbatasnya armada kapal nelayan dan patroli keamanan kita,” ujar Riza.
Abu Samah, nelayan di Pulau Bengkalis, Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Laut China Selatan, Kamis (6/10) pagi, mengaku menghadapi kendala peralatan untuk menangkap ikan di laut dalam.
Akibatnya, hasil tangkapan ikannya semakin menurun hampir 10 tahun terakhir ini. ”Semalam saya hanya bawa uang pulang Rp 70.000 setelah melaut dari jam 07.00 pagi. Sisa uang itu hasil bersih setelah hasil tangkapan ikan seharian dipotong dengan uang minyak (solar), makan dan minum selama melaut. Bagaimana bisa hidup dengan uang Rp 70.000 sehari,” ujarnya.
Kemarahan Abu Samah memuncak saat bercerita tengah ”berperang” menghadapi pencurian ikan dan ketidakkonsistenan aparat keamanan di laut terhadap penggunaan pukat dan jaring dasar yang digunakan kapal-kapal besar mencari ikan meskipun hal itu sudah dilarang oleh Gubernur Kepulauan Riau.
”Kami ingin pemerintah bertindak dan menegakkan hukum di laut. Jangan kami selalu jadi korban dan kehilangan kesabaran seperti konflik dengan pengusaha perikanan beberapa tahun lalu,” kata Abu Samah yang juga Ketua Himpunan Nelayan Kecamatan Bantang, Kepulauan Bengkalis, dengan 2.000 nelayan sebagai anggotanya.
Sangat bisa dimengerti jika wilayah laut kerap menjadi bahan rebutan. Maklum, isi di dalamnya menggiurkan, sekurangnya untuk mengisi perut sendiri dan keluarga.
Sumber: Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
KOMEN POSITIF "OK"