Bakorkamla Segera Miliki Kapal Patroli yang Memadai

BATAM-(IDB) : Badan Koordinasi Keamanan Laut tahun ini segera memiliki kapal patroli yang memadai, bukan lagi kapal-kapal kecil.

Saat ini pesanan kapal patroli milik Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) tengah dikerjakan di galangan kapal PT Pelindo Marine Shipyard di Tanjung Ucang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo, Selasa (24/1/2012), melihat dari dekat proses pengerjaan kapal tersebut di galangannya. Kapal patroli tersebut berukuran 48 meter dengan kecepatan maksimal 22 knots per jam.

Dengan kecepatan itu, kapal ini mampu bergerak hingga batas 200 mil laut (sekitar 370 kilometer) dari lepas pantai sehingga efektif untuk pengamanan laut dan perairan Indonesia.

Didik mengakui, kapal-kapal patroli yang dioperasikan Bakorkamla selama ini masih berukuran kecil, maksimal 36 meter, sehingga jangkauannya terbatas. Kapal itu juga tak berani dilepas jika cuaca di perairan sedang tak baik. Terlalu berisiko jika harus berlayar.

”Kalau ukuran 48 meter jauh lebih berani dan aman menghadapi cuaca,” katanya. Kapal patroli baru senilai Rp 60 miliar itu diperkirakan bisa dioperasikan pada tahun ini. 

Sumber : Kompas

Akhirnya, DPR Dukung Rencana TNI AD Beli Tank Leopard

JAKARTA-(IDB) : Komisi I DPR RI sepakat untuk mendukung rencana TNI AD membeli tank Leopard produksi Jerman. Sebelumnya banyak anggota Komisi Pertahanan yang menolak rencana pembelian tank bekas pakai Belanda ini. Mereka menolak karena perangkat perang ini tak sesuai dengan kondisi geografi Indonesia dan alih teknologinya sulit direalisasikan oleh produsen.

Komisi I akan mengiyakan secara resmi rencana TNI AD ini dengan catatan, sepanjang tidak ada upaya politisasi dari pihak mana pun. Selain itu, pembelian tank tersebut harus dilakukan langsung ke produsen di Jerman.

"Dengan demikian, memungkinkan adanya alih teknologi dan kerja sama pemeliharaan antara produsen dan PT Pindad," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq kepada Jurnalparlemen.com, Jumat (27/4).

Menurut Mahfudz, pembelian langsung ke produsen tank Leopard di Jerman akan memungkinkan modifikasi sesuai kebutuhan Indonesia dan lebih efisien harganya.

Meskipun hampir semua anggotanya menyatakan dukungan, hingga kini Komisi I DPR belum mengeluarkan keputusan resmi guna menyetujui rencana ini. Keputusan resmi akan dikeluarkan setelah anggaran untuk menggolkan rencana ini dianggap sesuai. "Ya, Komisi I memang belum memutuskan persetujuan anggaran untuk pengadaan tank tersebut," ujar Wasekjen DPP PKS ini.

Sumber : Jurnamen

Marinir AS Tutup 4 Batalyon dan 12 Skuadron Udara

WASHINGTON DC, KOMPAS.com — Korps Marinir AS (USMC) berencana menutup empat batalyon infanteri dan 12 skuadron udaranya dalam lima tahun ke depan sebagai bagian dari langkah penghematan anggaran pertahanan AS. Nantinya, USMC akan fokus pada pengembangan pasukan khusus dan pesawat tak berawak yang membutuhkan jumlah personel lebih sedikit tanpa mengurangi kemampuan tempur.
Komandan Komando Pengembangan Tempur USMC Letnan Jenderal Richard Mills mengatakan, Rabu (14/3/2012), secara keseluruhan USMC akan memangkas 20.000 personel untuk menyesuaikan dengan pembatasan anggaran dan kebutuhan personel di masa damai.
Pemotongan terbesar akan terjadi di beberapa pangkalan USMC di negara bagian North Carolina. Pangkalan Camp Lejeune dan Pangkalan Udara New River akan kehilangan 5.800 personel, sementara Pangkalan Udara Cherry Point akan kehilangan 2.100 personel.
Tiga pangkalan USMC di California, yakni Campe Pendleton, 29 Palms, dan Miramar akan kehilangan total 6.000 personel. Namun, pengurangan jumlah personel di pangkalan-pangkalan di Pasifik jauh lebih kecil, yakni hanya sekitar 200 personel di Hawaii dan belum ditetapkan di Jepang.
Di luar pengurangan personel tersebut, USMC mengatakan akan merekrut tambahan 250 orang untuk memperkuat sektor peperangan cyber, 821 orang untuk dimasukkan ke Komando Operasi Khusus USMC, dan menambah satu skuadron pesawat tak berawak di bawah komando Pasukan Cadangan Marinir.
Mills mengatakan, pengurangan jumlah personel ini akan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan habisnya masa kontrak setiap prajurit Marinir. ”Kami jelas akan membutuhkan jumlah prajurit yang lebih sedikit. Pendaftaran kembali prajurit akan diperketat. Seorang Marinir nantinya harus benar-benar memiliki kualifikasi profesional, personal,dan kinerja puncak untuk tetap bisa bertahan meniti karier di korps Marinir,” tandas Mills.
Dengan pengurangan ini, jumlah personel USMC akan berkurang dari 202.000 personel saat ini menjadi hanya 182.000 personel pada 2016. Jumlah batalyon infanteri juga akan menyusut, dari 27 batalyon menjadi 23 batalyon. Sementara jumlah skuadron udara USMC berkurang dari 70 skuadron menjadi hanya 58 skuadron.
Sumber: Kompas

Indonesia Jerman Tingkatkkan Persahabatan Menjadi Kemitraan

Tank Leopard 2A7

BERLIN-(IDB) : Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Jerman dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI terhadap eksekutif serta menjajaki ke arah upaya pembentukan kemitraan antar Parlemen Indonesia dan Jerman.

Delegasi Komisi I DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Hayono Isman dan 12 orang anggota delegasi yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ujar Sekretaris I KBRI Berlin, Juviano Ribeiro kepada ANTARA London, Sabtu.

Selama berada di Jerman, Delegasi Komisi I DPR RI mengunjungi perusahaan Krauss-Maffei-Wegmann GmbH & Co. KG (KMW), mengadakan pertemuan dengan Komisi Luar Negeri dan Komisi Pertahanan, Parlemen Jerman (Bundestag), dan dengan Kementerian Ekonomi dan Teknologi serta Kementerian Luar Negeri Jerman.

Selain melakukan pertemuan dengan mitra Jerman, Delegasi Komisi I DPR RI juga mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh Perwakilan RI di Jerman (KBRI Berlin, KJRI Frankfurt dan KJRI Hamburg), serta mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat Indonesia di Berlin dan sekitarnya.

Dubes RI di Berlin Dr. Eddy Pratomo mengatakan bahwa kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Jerman kali ini penting karena tahun ini adalah peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jerman. Kedua negara sepakat untuk membentuk suatu Kemitraan yang mencakup berbagai bidang kerja sama, termasuk kemitraan antar Parlemen kedua negara.

Menurut rencana dokumen Kemitraan ini akan diluncurkan saat kunjungan Kanselir Angela Merkel ke Indonesia, pertengahan tahun 2012.

Dikatakannya delegasi Komisi I DPR RI mendukung upaya peremajaan alutsista Indonesia melalui pertemuan dengan produsen tank Leopard dan memberikan penjelasan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dan reformasi TNI kepada parlemen dan kementerian Jerman yang berwenang mengeluarkan ijin ekspor alusista.

Selama ini pihak Jerman dinilai menerapkan kebijakan restriktif terhadap ekspor alutsista ke Indonesia. Salah satu isu yang sering menjadi ganjalan adalah isu perlindungan HAM di Indonesia.

"Penting bagi Indonesia untuk memberi penjelasan mengenai keberhasilan reformasi dan demokratisasi di Indonesia, serta kebutuhan Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayahnya," ujarnya.

"Di pihak lain, selama ini telah terbukti bahwa Indonesia tidak memiliki ambisi menjadi regional superpower dan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan baik melalui forum ASEAN maupun forum-forum regional lainnya," lanjut Dubes Eddy Pratomo. 

Delegasi Komisi I DPR RI berkesempatan mengadakan dialog dengan Frank Haun, Presiden dan CEO KMW. Pada kesempatan tersebut, Komisi I DPR RI membicarakan penjajakan pembelian tank Leopard dan perjanjian transfer of technology sebagai bagian dari kontrak pembelian tersebut.

Di Parlemen Jerman, Komisi I DPR RI mengadakan pertemuan dengan Juru Bicara Luar Negeri Fraksi CDU/CSU (koalisi partai berkuasa Jerman), Philipp Missfelder serta Ketua Komisi Pertahanan, Susanne Kastner.

Selain menjelaskan mengenai perkembangan politik di Indonesia, Komisi I DPR RI juga bertukar pikiran mengenai reformasi angkatan bersenjata yang saat ini tengah dilakukan oleh kedua negara. Delegasi Komisi I DPR RI juga menjajaki pembentukan Kemitraan antara kedua negara, melalui kerja sama yang lebih erat antara kedua Parlemen.

Komisi I DPR RI juga mengundang anggota Parlemen Jerman untuk berkunjung ke Indonesia dan melihat langsung reformasi di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Parlemen Jerman menyampaikan penghargaan atas upaya DPR RI untuk menjelaskan langsung perkembangan di Indonesia.

Parlemen Jerman juga menyampaikan kekagumannya atas proses reformasi di Indonesia yang dinilai sangat berhasil. Mereka menganggap bahwa reformasi di Indonesia dapat menjadi model transformasi yang saat ini terjadi di Timur Tengah.

Dalam pertemuan di Kementerian Perekonomian dan Teknologi, secara khusus Delegasi Komisi I DPR RI bertemu dengan Hans-Joachim Otto, Parliamentary State Secretary, untuk meminta penjelasan tentang prosedur pemberian ijin ekspor alutsista, yang menjadi wewenang Kementerian tersebut.

Menanggapi penjelasan Komisi I DPR RI, pihak Jerman menyampaikan Jerman tidak melihat adanya masalah ekspor alutsista ke Indonesia. Jerman bahkan akan meningkatkan kerja sama ekonomi dan industri strategis kedua negara, sebagai salah satu bentuk Kemitraan kedua negara.

Di Kementerian Luar Negeri, Delegasi Komisi I DPR RI mengadakan pertemuan dengan Cornelia Pieper, State Secretary Kemlu dan menyampaikan penghargaan atas kebijakan Jerman untuk mempermudah aplikasi visa bagi WNI yang akan berkunjung ke Jerman.

Hal ini memperlihatkan secara konkrit kedekatan hubungan antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas mengenai kemungkinan pembuatan perjanjian bebas visa untuk paspor diplomatik dan dinas antara kedua negara. 

 

Sumber : Antara

AS Pindahkan 9.000 Marinir dari Jepang

TOKYO-(IDB) : Amerika Serikat akan memindahkan 9.000 Marinir dari Jepang. Washington berharap langkah itu  bisa  meredakan hubungan yang kadang-kadang tegang dengan sekutunya menyangkut kehadiran militer Amerika di negara itu.

Pemindahan pasukan ke Guam, Hawaii, dan Australia itu akan tetap dilakukan tanpa menghiraukan kemajuan dalam perundingan tentang pangkalan udara di Okinawa yang pada awalnya menjadi bagian penting dari kesepakatan dengan AS.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan di Washington dan Tokyo, Jumat (27/4/2012), kedua pihak mengatakan mereka tetap merelokasi pangkalan Futenma dari lokasinya sekarang di kota ke satu tempat di pinggir pantai-- satu tindakan yang ditentang keras di Okinawa.

Kedua pemerintah "mengonfirmasikan kembali pandangan mereka bahwa (ini) tetap satu-satunya solusi yang dapat dijalankan yang telah diidentifikasi sampai sekarang," kata pernyataan itu.

Tidak ada kerangka waktu pasti bagi pemindahan itu, dengan pernyataan itu hanya mengatakan "relokasi-relokasi itu akan selesai secepat mungkin sementara menjamin kemampuan operasional seluruh proses itu".

Menlu Jepang Koichiro Gemba mengatakan perjanjian itu perlu untuk mencerminjan realitas regional yang berkembang.

"Perubahan-perubahan dalam lingkungan keamanan tidak akan menunggu kita, Jepang dan AS sama-sama harus bertanggungjawab dan melaksanakan rencana itu secepat mungkin," katanya kepada wartawan di Tokyo, di tengah-tengah kekhawatiran yang meningkat kebangkitan militer China.

"Masalah pemindahan pangkalan itu harus dilaksanakan, Kita harus membuat kemajuan sedapat mungkin."

Perjanjian itu dicapai menjelang kunjungan Perdana Menteri Yoshihiro Noda ke Washington, di mana ia akan bertemu dengan Presiden Barack Obama, Senin (30/4/2012), untuk yang disebut kedua pihak harapkan aliansi itu kembali ke jalurnya.

Jepang dan AS lama terlibat pertikaian menyangkut pangkalan Okinawa, lokasi keteganan dengan pasukan AS. Sekitar separuh dari 47.000 tentara AS di Jepang berpangkalan di pulau yang letaknya strategis, lebih dekat dengan Taiwan ketimbang dengan Tokyo.

Dalam perjanjian pada 2006 yang tidak pernah dilaksanakan, AS setuju menggantikan pangkalan udaranya di Futenma-- yang lama menjadi sumber pertikaian karena letaknya di satu kota yang ramai--ke satu daerah pinggir pantai yang sepi, dengan 8.000 Marinir meninggalkan Okinawa menuju Guam.

Namun sejumlah aktivis di Okinawa mendesak pangkalan itu dikosongkan seluruhnya. Pertikaian itu membuat jatuhnya perdana menteri Jepang, Yukio Hatoyama yang gagal memenuhi janji-janji kampanyenya tahun 2009 untuk merundingkan kembali perjanjian itu.

Berbicara menjelang pengumuman resmi itu Kurt Campbell, Asisten Menlu AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik mengatakan perjanjian itu akan memajukan hubungan kedua negara.

"Kami kira perjanjian itu dapat memecahkan kebuntuan yang sangat lama yang melanda politik kami yang menghambat bagi sistem kami yang membuatnya sulit menghadapi masalah-masalah kritis dan penting yang dihadapi AS dan Jepang."

Pernyataan itu mengatakan jumlah biaya untuk relokasi ke Guam itu diperkirakan mencapai 8,6 miliar dolar AS, dengan para pejabat AS mengatakan lebih dari sepertiga akan dikeluarkan Tokyo.

Sekitar 5.000 personel dari pasukan yang akan meninggalkan Okinawa akan ke Guam dan sisanya akan ke Hawaii dan Australia tempat Washington "mengerahkan Korps Marinir yang bergilir," kata pernyataan itu.

Perjanjian itu adalah bagian dari strategi lebih luas Presiden Barack Obama yang mendorong pendekatan kembali dengan Asia dan penataan kembali kehadiran militer Amerika di wilayah itu ditengah-tengah kekhawatiran kebangkitan militer China yang cepat. 

Sumber : Kompas

Bakorkamla Membentuk Detasemen Reaksi Cepat Laut

Detasemen Reaksi Cepat Laut (DRCL) yang akan menjadi unit andalan untuk mengatasi berbagai tindak pidana di wilayah perairan Indonesia.(photo : Bangka Pos)

Bakorkamla Gandeng Kobangdikal Matangkan Pembentukan "DRCL"

Surabaya - Badan Koordinasi Keamanan Laut mematangkan rencana pembentukan Detasemen Reaksi Cepat Laut (DRCL) yang akan menjadi unit andalan untuk mengatasi berbagai tindak pidana di wilayah perairan Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari rencana itu, Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo menemui Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) Laksda TNI Sadiman di Bumimoro, Surabaya, Rabu.

"Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga untuk menindaklanjuti tim Bakorkamla yang lebih dulu berkunjung pada 11 April lalu, guna mematangkan rencana merealisasikan Detasemen Reaksi Cepat Laut," katanya.

Menurut ia, DRCL bisa menjadi unit andalan dalam upaya mengatasi berbagai tindak pidana yang selama ini sering terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Namun, tugas, fungsi dan kewenangan unit ini tunduk pada undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku, serta tetap bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki tugas dan kewenangan sama.

"Instansi lain itu seperti TNI AL, kepolisian, Bea dan Cukai, imigrasi, Departemen Kelautan dan Perikanan. Bahkan, anggota detasemen nantinya diambil dari instansi-instansi yang tergabung dalam Bakorkamla itu," ujar mantan Kasum TNI itu.

Terkait peran Kobangdikal, Laksdya Didik Heru menambahkan lembaga pendidikan ini bisa menyiapkan sumber daya manusia untuk personel DRCL, yang posturnya nanti tidak jauh berbeda dengan prajurit TNI AL.

Komandan Kobangdikal Laksda TNI Sadiman menyambut baik pembentukan DRCL dan lembaganya siap bekerja sama merealisasikan rencana tersebut.

"Pada dasarnya kami siap untuk membantu, terutama dalam penyiapan personel yang akan dididik untuk menjadi anggota DRCL, tetapi tentu setelah ada perintah lebih lanjut dari pimpinan TNI AL untuk," katanya.

Para prinsipnya, lanjut Sadiman, penyiapan personel DRCL tidak jauh beda dengan penyiapan personel TNI AL yang akan ditempatkan di kapal-kapal perang.

 Sumber: Antara

Navy Plan to Buy More Submarines

RMN currently operates two Scorpene submarine (photo : digital9ziI) 

Kuala Lumpur: Aside from maintaining two Scorpene submarines, the Royal Malaysian Navy (RMN) plans to buy more submarines to boost the national's naval defence capability, said Navy chief Admiral Tan Sri Abdul Aziz Jaafar.

He said, however, the plan could not be implemented in the near term due to budget constraints while time was needed to train naval officers on the fundamental skills in submarine operations and gained the experience.

"The skills and experience are needed to ensure that the submarines can be operated safely and effectively," he told Bernama. The navy took delivery of two Scorpene submarines costing RM3.4 billion from France in 2009 and 2010.

Abdul Aziz said he was satisfied with the performance of both submarines after three years in operation to protect national waters from invasion and encroachment.

"I am proud to have received letters of commendation from distinguished guests, who have taken a dive on the submarines, including the Sultan of Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin, the Sultan of Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah and Penang Chief Minister Lim Guan Eng," said Abdul Aziz.

On the 78th Royal Malaysian Navy Day celebration tomorrow, he said the theme 'Innovative Personnel engender Transformation' manifested the navy vision to be a world-class entity through a culture of innovation.

Describing the challenges faced by the navy as "software and hardware", he said: "The first challenge is to retain skilled personnel in the service due to competition, and attractive and lucrative offers awaiting them in the corporate world.

"The second challenge is to maintain the level of preparedness of naval assets, especially involving aging assets as they are getting obsolete, and technological development."

On piracy threats especially in the Straits of Melaka, he said naval boats were intensifying patrols in identified hot spots besides conducting integrated operations jointly with maritime agencies from neighbouring countries.

(New Straits Times)

PBB: Kondisi Pakistan Kian Memprihatinkan

Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Eduardo del Buey menyatakan, Pakistan membutuhkan uluran tangan dan bantuan lebih untuk mengatasi problem kamanusiaan akibat bencana banjir dan instabilitas nasional.
 
"PBB memperkirakan masih dibutuhkan sekitar 840 juta dolar lagi untuk membantu keluarga yang tertimpa musibah banjir di Pakistan serta mengatasi instabilitas di negara ini," ungkap Buey Rabu (25/4) seperti dilaporkan Xinhua.
 
Del Buey mengatakan, John Ging, Direktur Badan PBB Urusan Pengungsi UNRWA hari Rabu meninjau kamp pengungsi Jalozai di Pakistan. Dalam kesempatan tersebut Ging memuji kerjasama antara lembaga bantuan sosial dan pemerintah Islamabad dalam menyalurkan bantuan kepada keluarga korban banjir yang berjumlah sekitar 7,2 juta jiwa.
 
Del Buey menambahkan, sejak 20 Januari 2012 sekitar 200 ribu orang melarikan diri dari wilayah Khaibar di barat laut Pakistan akibat kerusuhan di wilayah tersebut. Dengan demikian jumlah pengungsi bertambah menjadi 700 ribu orang.
 
Bencana banjir pada tahun 2010-2011 menimbulkan kerugian besar bagi Pakistan dan merenggut nyawa serta merusak rumah warga.
 
PBB telah menggalang kerjasama dengan pemerintah Islamabad untuk mengkoordinasi serta melakukan langkah-langkah persiapan menghadapi bencana dan krisis di masa mendatang. 

Sumber : Irib

TNI Tempatkan Batalion Tank di Perbatasan RI-Malaysia

 KALIMANTAN TIMUR - TNI akan menempatkan satu batalion tank di perbatasan antara Kalimantan Timur di Indonesia dan Sabah di Malaysia. TNI juga akan menempatkan skuardron helikopter tempur untuk memperkuat pengamanan di perbatasan RI-Malaysia.

Batalion tank Leopard, skuardron helikopter tempur dan rudal penghancur tank, akan melengkapi penjagaan kedaulatan bangsa Indonesia di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya di perbatasan Kalimantan Timur Indonesia dan Sabah Malaysia, Panglima Daerah Militer VI Mulawarman mengatakan, batalion Mulawarman akan menjaga perbatasan dengan diperkuat sebanyak 44 tank Leopard.

Pengadaan tank di perbatasan tersebut sudah harus dituntaskan Oktober 2013 mendatang. Personel penjaga perbatasan RI-Malaysia itu akan dilengkapi tiga batalion gabungan infanteri dan artileri, yang memiliki persenjataan anti-tank.
Sumber : METRONEWS.COM

Tim Ekspedisi Khatulistiwa Belum Menemukan Pergeseran Patok Perbatsan

NUNUKAN-(IDB) : Danjen Kopassus Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya mengatakan Tim Ekspedisi Khatulistiwa yang melakukan perjalanan dari Pulau Sebatik menuju Kecamatan Sei Menggaris, Nunukan, belum menemukan adanya patok-patok perbatasan RI-Malaysia yang bergeser dari posisi semula.

"Selama perjalanan penjelajahan Tim Ekspedisi Khatulistiwa 2012 ini, belum ada patok perbatasan yang ditemukan bergeser atau hilang," kata Danjen Kopassus Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya yang juga Komandan Tim Ekspedisi Khatulistiwa 2012, di Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, Rabu.

Danjen Kopassus mengatakan, Tim Ekspedisi Khatulistiwa yang melakukan perjalanan menjelajahi wilayah perbatasan selama ini belum melaporkan adanya temuan seperti itu.

"Mudah-mudahan para peserta Tim Ekspedisi segera melaporkan apabila menemukan adanya patok-patok yang bergeser atau hilang di perbatasan," katanya.

Sedangkan Wakil Komandan Sub Koordinator Wilayah 5 Nunukan Tim Ekspedisi Khatulistiwa 2012 Mayor Inf Achiruddin mengatakan, penjelajahan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah utara Kabupaten Nunukan selama ini yang ditemukan hanya beberapa patok yang tertimbun tanah atau bergeser akibat longsor.

Patok-patok yang tertimbun tanah tersebut berada di sepanjang Kanduangan, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

"Selama penjelajahan di wilayah perbatasan dari Pulau Sebatik sampai Sei Menggaris, belum ada patok yang ditemukan bergeser atau pun hilang, yang ada hanya tidak kelihatan karena tertimbun tanah atau longsoran tanah," katanya di Sei Menggaris.

Ia menambahkan, masa penjelajahan masih akan menempuh perjalanan menuju Kecamatan Lumbis dan berakhir di Kecamatan Krayan yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia, dan tidak tertutup kemungkinan Tim akan menemukan patok-patok perbatasan yang sudah bergeser.

Achiruddin mengsinyalir kalau pun ada patok perbatasan yang bergeser, mungkin karena faktor alam seperti longsor.

Sumber : Antara

UEA Kembali Berulah Provokatif Terhadap Iran

UEA-(IDB) : Pasukan Perisai Jazirah berencana akan menggelar manuver bersama di wilayah Uni Emirat Arab, dalam rangka meningkatkan kesiapan pasukan Emirat menggelar operasi di Teluk Persia.

 

Fars News (26/4) melaporkan, pemerintah Uni Emirat Arab menyatakan akan bekerjasama dengan Pasukan Perisai Jazirah menggelar manuver di Teluk Persia dengan sandi "Kepulauan Wafa."

 

Manuver tersebut akan digelar di wilayah udara dan pantai, dan akan diikuti pasukan darat, laut, dan udara, untuk meningkatkan kesiapan dan koordinasi militer Uni Emirat Arab dalam menggelar operasi besar khususnya di pulau-pulau negara ini.

 

Manuver tersebut juga dikoordinasi pusat komando di negara-negara Teluk Persia dan pelaksanaannya akan dikomando Pasukan Perisai Jazirah.

 

Keputusan pelaksanaan manuver itu direaksi oleh media massa negara-negara Arab di Teluk Persia sebagai balasan terhadap penempatan sistem perisai rudal Iran di tiga pulau yang diklaim milik Uni Emirat Arab.

 

Berkat bantuan negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia, Uni Emirat kembali menggulirkan klaim kepemilikannya atas tiga pulau di perairan Iran, setelah mereka gagal menggulingkan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

 

Operasi terbaru Pasukan Perisai Jazirah adalah penumpasan demonstrasi damai warga Bahrain yang hingga kini gagal mencapai target-targetnya. 

Sumber : Irib

Pesawat Tempur Pakistan Paksa Pesawat NATO Mendarat

KARACHI-(IDB) : Pesawat tempur Pakistan memaksa pesawat angkut logistik milik Pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) untuk mendarat setelah memasuki zona udara negara ini secara ilegal.

 

Fars News (26/4) melaporkan, pesawat angkut logistik NATO itu memasuki kawasan Pakistan secara ilegal dan dipaksa mendarat oleh jet-jet tempur negara ini di bandara Karachi.

 

Pesawat tipe Antonov 124 itu mengangkut perlengkapan logistik NATO dari pangkalan udara Begram menuju bandara al-Maktoum di Uni Emirat Arab.

 

Pasukan Pakistan langsung memeriksa pesawat tersebut.

 

Beberapa bulan lalu pemerintah Islamabad menutup jalur suplai logistik NATO yang melintasi Pakistan setelah serangan NATO ke sebuah pos penjagaan perbatasan militer yang merenggut jiwa sejumlah pasukan penjaga perbatasan. 

Sumber : Irib

Malaysia Ingin Membeli Fregat Bekas dan Kapal LSD Eks US

Fregat Oliver Hazard Perry class versi lambung panjang (photo : Seaforces) 

Hari ini JDW dan Tsamto memberitakan bahwa Angkatan Laut Malaysia berminat untuk mengakuisisi dua jenis kapal perang US yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2013.

Kedua jenis kapal perang tersebut adalah fregat (FFG) dari kelas Oliver Hazard Perry dan kapal amfibi (LSD) dari kelas Whidbey Island.

Kemungkinan frigat yang akan diakuisisi berjumlah dua buah sedangkan kapal amfibi berjumlah satu buah.

Kapal LSD Whitbey Island (photo : US Navy)

Kelas Oliver Hazard Perry class merupakan fregat dengan berat 4.100 ton dengan panjang 136 m. Angkatan Laut Australia juga mengoperasikan fregat kelas ini sebanyak 4 buah (dinamai lokal sebagai Adelaide class) yang beberapa kali diupgrade kemampuannya, dan akan digantikan oleh kapal perusak kelas Hobart.

Whidbey  Island class merupakan kapal landing ship dock dengan berat 16.100 ton dengan panjang 186m. Rencananya kapal LSD ini akan menggantikan LST KD Sri Inderapura yang telah mengalami kebakaran hebat dan akhirnya dipensiunkan.

(Defense Studies)

Kemenhan: Apapun Alasan Dan Kendalanya Alutsita TNI Harus Diperkuat

JAKARTA-(IDB) : Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terus berupaya memperkuat TNI dengan alat utama sistem senjata (alutsista). Menurut Kepala Puskom Publik Kemenhan, Brigjen Hartind Asrin, kementerian ini memiliki program belanja alutsista dengan nilai Rp 150 triliun yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2010-2015 untuk memperkuat pertahanan RI.

Saat berkunjung ke kantor Republika, Selasa (24/4), ia menegaskan, tanpa alustista yang kuat, maka diplomasi politik bakal tidak ada gunanya. Sebaliknya, imbuh Hartind, kalau persenjataan TNI lengkap dan moderen, maka diplomasi Indonesia bakal disegani.

Karena itu, lanjutnya, kunci satu-satunya agar wibawa Indonesia bisa dihormati negara tetangga adalah harus banyak membeli alutsita canggih dari dalam dan luar negeri. “Deterrent effect (daya gertak) itu yang coba dibangun militer kita. Tanpa alutsista kuat, Indonesia bakal terus ditertawakan negara tetangga,” ungkap Hartind.

Namun, Hartind menambahkan, program penguatan alutsista itu tidak berjalan lancar lantaran terganjal di parlemen. Dia menyebut kasus pembelian enam unit Sukhoi SU-30MK dari Rosoboronexport yang tertunda gara-gara ada anggota di Komisi I DPR menuding ada penggelembungan harga beli.

Hartind prihatin akan hal itu. Pasalnya pembelian itu masih dalam tahap rencana dan harus melalui mekanisme ketat dan prosedur berlaku. Namun sangat mungkin kedatangan dua unit Sukhoi pada tahun ini tertunda, gara-gara ketidakkoperatifan parlemen dalam mendukung peremajaan alutsista. “Di sinilah perlunya Kemenhan menjelaskan isu berdasarkan data dan fakta. Karena kalau sudah salah, bisa terbentuk opini menyesatkan di masyarakat,” ujar dia.

Sumber : Republika

Kemenhan Pastikan AS Tak Bisa Akses Data Radar Di ALKI II

JAKARTA-(IDB) : Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Hartind Asrin memastikan bahwa kecurigaan akan bocornya informasi pantauan radar ke tangan Amerika Serikat tak akan terjadi.

"Amerika Serikat tidak bisa memantau radar itu karena pusat kendalinya ada di sini (Indonesia)," kata dia saat dihubungi Jurnal Nasional, Selasa (24/4).

Ia mengatakan, radar tersebut bukan difungsikan untuk memantau informasi-informasi penting terkait rahasia negara. Melainkan, hanya untuk memantau lalu lintas kapal pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) pada titik radar itu ditempatkan. "Radar itu hanya untuk mengecek kapal yang lewat jadi tidak ada info pentingnya," tuturnya.

Saat ditanya alasan pemerintah memilih radar buatan AS ketimbang negara lain, Hartind menjawab, karena pertimbangan ketiadaan biaya untuk membeli radar. Sebab radar Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) ini merupakan hibah dari pemerintah Amerika sehingga pemerintah RI tak mengeluarkan kocek.

"Pilih dari AS ini karena kita dikasih. Dan kalau beli dari negara lain duitnya tidak ada," ucap dia.

Hartind pun menampik saat ditanyakan kebenaran soal biaya perawatan radar sekitar US$52 juta per tahun yang harus dibayar pemerintah RI ke Amerika.

Seperti diketahui, saat ini terdapat 12 unit bantuan peralatan pendukung sistem pengawasan atau radar laut terintegrasi (Integrated Maritime Surveillance System/IMSS) dari pemerintah Amerika Serikat di alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II. Gunanya untuk mengidentifikasi serta melacak kapal yang melintasi jalur tersebut.

Hasil indentifikasi itu berupa pengiriman informasi dan data elektronik kepada kapal lain dan stasiun pantai terdekat. Informasi yang bisa diperoleh dari radar tersebut seperti identifikasi posisi, tujuan, dan kecepatan yang dapat ditampilkan pada layar komputer atau ECDIS (Electronic Charts Display and Information System).

Keberadaan radar-radar tersebut memang membantu Indonesia untuk mendeteksi, melacak dan memonitor kapal-kapal yang melintasi perairan teritorial dan internasional, khususnya di ALKI II. Selain itu, IMSS pun dianggap penting karena dapat membantu aparat terkait memerangi pembajakan, pencurian ikan, penyelundupan, dan terorisme di wilayah perairan Indonesia serta kawasan perbatasan dengan negara tetangga.

Namun karena radar-radar tersebut merupakan hibah AS tak menutup kemungkinan si pembuat memiliki akses tersembunyi terhadap perangkat tersebut. Dengan begitu maka AS dapat mengakses informasi yang dideteksi radar tersebut.

Sistem IMSS mencakup Radar maritim, AIS (Automatic Indentification System) dan kamera jarak jauh yang terpasang di wilayah Selat Malaka, Batam dan Selat Makassar. Dengan memanfaatkan fasilitas internet dan peralatan yang sudah di miliki TNI-AL seperti radio dan komputer, TNI-AL bisa memiliki AIS yang terintegrasi dari Sabang sampai Merauke dan dapat terpantau secara real time dari Mabesal atau Kotama-Kotama lainnya.

Sumber : Jurnas

Northrop Grumman MoU Dengan Indonesia Membuat Sistem Radar

ANTARA-(IDB) : Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) pada Seminar Radar Nasional Ke-6 di Bali, Indonesia dengan PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia untuk memfasilitasi kerjasama mengenai peluang radar di darat yang tertunda di Indonesia.

Northrop Grumman AN/TPS-78 adalah generasi terbaru radar mutakhir yang diciptakan dengan kemajuan teknologi transistor berdaya tinggi serta dirancang untuk beroperasi di lingkungan yang sulit dan penuh hambatan. AN/TPS-78 jarak jauh S-Band, yang telah terbukti di lapangan, adalah pilihan Angkatan Laut Amerika dan pelanggan di seluruh dunia.

"Dengan perjanjian ini, Northrop Grumman akan membawa kepemimpinan terkemuka dalam radar di darat bersama dengan keahlian terpadu mitra bisnis kami di Indonesia dalam penelitian dan produksi elektronik serta pengetahuan akan kebutuhan unik pemerintah Indonesia," ungkap Robert Royer, Wakil Presiden Sistem Internasional Divisi Sistem Perlindungan Lahan dan Diri Northrop Grumman. "Tim kami ingin berpartisipasi dalam kompetisi radar di darat yang akan digelar di Indonesia dan dirancang untuk membantu Indonesia meningkatkan pengawasan udara dan mengamankan wilayah perbatasan."

Northrop Grumman adalah perusahaan keamanan global terkemuka yang memberikan sistem, produk dan solusi inovatif dalam kedirgantaraan, elektronika, sistem informasi dan layanan teknik bagi pemerintah dan pelanggan komersial di seluruh dunia. 

Sumber : Antara

Menghadapi Perang Informasi Diperlukan System Informasi Pertahanan Yang Terintegrasi

JAKARTA-(IDB) : Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini begitu pesat dan telah menyentuh hampir di setiap aspek kehidupan. Teknologi informasi tidak hanya dipakai dalam bidang industri ataupun ekonomi, tetapi juga dibidang pertahanan yang banyak memanfaatkan teknologi informasi untuk proses penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi juga menggeser hakekat ancaman yang datang dari negara (state threat) melalui penggunaan senjata pemusnah massal menjadi kelompok (non state threat) dengan penguasaaan teknologi tinggi.  Ancaman terhadap negara tidak lagi menyangkut kekuatan militer, tetapi lebih luas spektrumnya yakni nirmiliter seperti ancaman “cyber crime”

Sun Tzu pakar strategi China dari abad ke lima sebelum masehi mengajarkan bahwa jenderal yang paling hebat adalah ia yang dapat mencapai tujuan perangnya tanpa melakukan pertempuran. Berarti dapat menundukkan musuh tanpa penggunaan kekerasan senjata.Ajaran Sun Tzu inilah yang rupanya dikembangkan Hitler.Setelah Hitler metoda itu juga digunakan Uni Soviet dan Partai Komunis Soviet, dan akhirnya tidak ada bangsa besar dan maju yang tidak berusaha mempunyai kemampuan melakukan metoda itu.

Akibat dari perubahan radikal ini, maka sekarang negara besar yang mempunyai kehendak menguasai negara kecil belum tentu akanmelakukannya dengan menggunakan kekuatan militernya secara langsung. Ia akan lebih dahulu mengusahakan agar bangsa negara kecil dapat dibawa cara berpikir dan berpersepsi yang sesuai dengan kepentingan negara besar.  Untuk itu yang terutama digarap adalah pikiran dan persepsi masyarakat dengan melakukan berbagai usaha yang mengganggu, baikdi bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan dan sosial.Ia akan berusaha menguasai media massa di negara kecil itu dan memanfaatkannya untuk secara sistematis dan terus menerus mempengaruhi pikiran dan perasaan masyarakat. 

Saat ini Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sedang membangun Sistem Informasi Pertahanan Negara atau lebih dikenal lagi dengan istilah Sisfohanneg yang berbasis pada penyediaan data dan informasi yang cepat, akurat, real time sehingga aman dalam proses penetapan kebijakan keputusan. Keberadaan Sisfohanneg ini  sangat penting sekali dimasa damai guna menghadapi  perang informasi seperti saat ini.

Kedudukan Pusat Komunikasi Publik atau Pusat Kompublik yang berfungsi sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan teknis di bidang informasi pertahanan memegang peranan cukup penting dalam perang informasi di era damai seperti saat ini.Diperlukan percepatan pengolahan informasi yang didukung dengan tenaga-tenaga yang mampu merespon setiap kejadian atau informasi yang berkembang di segala aspek kehidupan masyarakat saat ini.

Sistem Informasi Pertahanan Negara.

Informasi merupakan aset yang strategis bagi setiap organisasi.Inilah yang menyebabkan mengapa banyak pemerintahan ataupun badan tertentu menghabiskan jutaan bahkan miliaran dollar untuk mendapatkan informasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman potensial bagi keamanan mereka.Tanpa informasi yang tepat dapat menyebabkan kegagalan khususnya dalam bidang pertahanan, sehingga kemampuan untuk menyediakan informasi potensial merupakan faktor yang sangat menentukan dari kekuatan pertahanan suatu negara.

Secara garis besar Sisfohanneg merupakan  integrasi data internal dan eksternal dalam jaringan komunikasi data(komta) yang terdiri dari data internal strategi pertahanan (Strahan) perencanaan pertahanan (Renhan), kekuatan pertahanan (Kuathan), potensi pertahanan (Pothan), dan sarana pertahanan (Ranahan) serta terintegrasi pula dengan data eksternal yang berasal dari ketiga angkatan militer (AD, AL, AU)

Adapun prioritas pengembangan Sisfohanneg dibagi dalam 5 (lima) prioritas yakni (1) Sistem jaringan komunikasi data, (2) Sistem Aplikasi, (3) Up dating data secara online, (4) sistem keamanan data/sandi dan (5) pembinaan sumber daya manusia (SDM) bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

1.      Sistem Jaringan Komunikasi Data.

Gelar jaringan komunikasi data hingga tahun 2014 nanti mencakup seluruh bidang di lingkungan kerja Kemhan dan instansi pemerintahan lainnya yang relatif berada dalam letak geografis yang berdekatan hingga pos-pos daerah perbatasan negara. Diharapkan dengan terbangun jaringan komunikasi data ini maka akan terjadi percepatan arus informasi secara dua arah (two ways)

2       Sistem Aplikasi

Dalam pengembangan aplikasi Sisfohanneg menitikberatkan pada aplikasi yang dapat menghasilkan laporan cepat dan tepat dalam bentuk grafik dan matriks disajikan dalam digital dashboard untuk memudahkan  pimpinan  dalam proses pengambilan keputusan strategis. Selain itu dikembangkan pula sistem informasi geografis atau lebih dikenal dengan nama Geograpic Information System (GIS) yang saat ini  telah mencakup 3 (tiga) satker yaitu Strahan (Pos Pamtas, ALKI, Pulau Terluar, Garis Perbatasan); Pothan (Batas Kodam, Batas Korem, Batas Kodim) dan Kuathan (Gelar pasukan TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU).

3.      Updating Data On Line.

Bagian yang terpenting dari suatu sistem informasi adalah ketersediaan data. Data tersebut harus disajikan secara cepat dan akurat serta terintegrasi satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan informasi penting untuk proses penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan. Data yang diolah bukan hanya data terstruktur saja namun juga data tak struktur. Adapun jenis data meliputi data Renhan (APBN), Strahan (daerah perbatasan, pos Pamtas, pulau terluar hingga kesiapan tempur), Kuathan (personil TNI dan PNS, alutsista hingga Pangkalan TNI-AL & Sipil), Pothan (Produksi Pangan & Palawija, Rumkit Sipil, Personil Medis Paramedis Sipil, hingga stasiun radio dan TV), Ranahan (Industri Pertahanan, Kontrak Pengadaan Alutsista KE/Non KE, Kelaikan Materil & Kelaikan Instruktur, Materil Kontrak & Negara Supplier, BTB & Sertifikat Tanah) dan yang terakhir data geografis Strahan yang meliputi Peta topografi, Peta Terrrain/Citra Satelit, Pulau Terluar, Perbatasan.

Kesemua data tersebut diatas terintegrasi pula dengan data yang dimiliki oleh Markas Besar (AD, AL, AU) serta instansi lain yang terhubung dalam jaringan komunikasi data Sisfohanneg, sehingga updating data dapat dilakukan secara online. Dari sisi integrasi sistem, teknologi informasi membuat kompleksitas pada organisasi pertahanan lebih berat dari pada sebelumnya.Kompleksitas ini dapat diatasi dengan menggunakan piranti lunak yang dirancang untuk keperluan tersebut, terutama piranti lunak Data Base.Dengan demikian integrasi sistem dalam organisasi militer menjadi lebih baik.

4.      Sistem Keamanan Data/Sandi.

Saat ini ancaman terhadap negara tidak lagi menyangkut kekuatan militer, tetapi lebih luas spektrumnya yakni nirmiliter seperti ancaman cyber crime.Karena itu, sistem keamanan pada sistem informasi negara sangat diperlukan.Hal tersebut pula yang menjadi dasar untuk membangun Sisfohanneg yang aman dari gangguan-gangguan dalam dan luar.Dan salah satu fokus pembangunan Sisfohanneg adalah sistem keamanan data.Selain perangkat keras dan lunak dibutuhkan juga tenaga-tenaga Teknologi Informasi (TI) terdidik yang mampu mendeteksi secara cepat ancaman/gangguan terhadap Sisfohanneg.

Wall Street Journal edisi 31 Mei lalu, melansir pemberitaan bahwa Pentagon menyatakan jika aksi pengrusakan komputer suatu negara merupakan tindakan perang.Ini merupakan kebijakan resmi pertama yang dikeluarkan Pentagon mengenai strategi perang internet dan diperkirakan bagian non-rahasia dari kebijakan tersebut diumumkan Juni.Pada batas tertentu, Pentagon berencana memanfaatkan kebijakan ini untuk memperingatkan musuh potensial, agar menyadari konsekuensi bila coba menyerang AS melalui internet. Seorang pejabat militer mengatakan, jika seseorang memutus jaringan listrik kami, mungkin kami akan menjatuhkan sebuah rudal ke cerobong asapnya. Strategi tersebut mengindikasikan bahwa pihak AS telah mulai menjajaki pengaruh internet terhadap keamanan dunia.Dengan situasi ini, ancaman peretas terhadap reaktor nuklir, kereta bawah tanah atau pipa pengiriman minyak milik AS dapat diumpamakan sebagai ancaman dari pasukan militer suatu negara terhadap infrastruktur tersebut.

Dari uraian tersebut diatas jelas bahwa ancaman pencurian dan pengrusakan data sudah menjadi ancaman yang dapat menyulut api peperangan. Oleh karena itu Sisfohanneg juga memfokuskan pembangunan sistem keamanan data sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

5.      Pembinaan SDM TIK

Dengan adanya implementasi Sisfohanneg maka sebagai konsekuensinya akan merubah cara kerja organisasi saat ini memerlukan SDM yang handal, untuk mengoperasionalkan teknologi yang cukup canggih. Dibutuhkan transfer pengetahuan (transfer knowledge) dari pengembang sistem atau pemasok teknologi kepada SDM yang telah disiapkan sebelumnya secara kontinyu dan berkesinambungan. Hal ini untuk menjamin kemampuan SDM yang siap terhadap perubahan-perubahan teknologi yang sangat cepat seperti saat ini.Pembinaan SDM menjadi bagian integral dari pembangunan Sisfohanneg.

Perang Informasi.

Masih hangat dalam ingatan kita peristiwa pemberontakan rakyat Libya untuk menjatuhkan kekuasaan absolut Prsiden Libya Mohammad Khadafi.Peran media informasi sangat vital kala itu. Dalam tulisannya di erabaru.net (Rabu, 24/8/11) Aron Lamn menulis ” Perang Informasi mengamuk di Libya”, pasukan pro pemerintahan Khadafi dan pasukan pemberontak saling melancarkan serangan informasi satu sama lainnya dengan tujuan mencari dukungan kepada rakyat Libya dan dunia internasional. Facebook, Twitter, dan SMS menjadi sarana favorit untuk menyampaikan ajakan-ajakan hasutan, dan informasi kepada rakyat Libya secara cepat dan murah. Hal tersebut  terjadi pula dalam kerusuhan yang baru-baru ini terjadi di Inggris. Kembali media sosial menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan kepada para perusuh.

Dari hal tersebut diatas nampak perubahan radikal dibidang perang informasi. Sekarang negara besar yang mempunyai kehendak menguasai negara kecil belum tentu akan melakukannya dengan menggunakan kekuatan militernya secara langsung. Ia akan terlebih dahulu mengusahakan agar bangsa negara kecil dapat dibawa cara berpikir dan berpersepsi yang sesuai dengan kepentingan negara besar. Untuk itu yang utama digarap adalah pikiran dan persepsi masyarakat dengan melakukan berbagai usaha yang menggangu, baik dibidang politik, ekonomi, kebudayaan dan sosial.Ia akan berusaha menguasai media massa di negara kecil itu dan memanfaatkannya untuk secara sistematis dan terus menerus mempengaruhi pikiran dan perasaan masyarakat.

Saat ini adalah zaman informasi kecepatan tinggi.Teknologi informasi sudah berkembang sedemikian rupa yang membuat suatu informasi, baik berupa berita, analisa ataupun pandangan segera sampai di hadapan kita dalam hitungan detik.Setiap tempatdi dunia seolah hanya berjarak sejengkal dari tempat kita duduk atau berdiri.Setiap orang juga terhubung dalam suatu jaringan informasi. Jarak saat ini bukan lagi suatu masalah, setiap orang dimanapun dia akan selalu dapat dihubungi dan akan selalu dapat menerima berbagai macam informasi baik berupa berita, analisa ataupun pandangan seseorang, dan menjadi sangat penting untuk diketahui. Kita tidak lagi bisa menutup mata dan telinga, kehidupan sekarang memang sangat dipengaruhi oleh informasi yang kita terima. Banyak media, baik radio, televisi, internet, ataupun jejaring sosial yang menyediakan dan memberikan informasi untuk masyarakat dunia. Semua itu akan masuk ke otak kita untuk mempengaruhi pikiran, membuat kita senang, menyentuh perasaan, ataupun akan menimbulkan rasa takut.

Informasi yang tersedia tidak semuanya baik untuk diterima, tidak semua bertujuan mulia, dan tidak semuanya benar.Ini adalah perang informasi. Semua informasi bercampur aduk, orang yang benar akan menyampaikan kebenaran dan orang yang tidak baik akan menyampaikan segala kebohongan. Orang akan membuat berita dan analisa sesuai dengan kepentingannya. Untuk itu, karena banyaknya informasi yang tersedia, kita perlu mengetahui sumber dan inti dari suatu informasi.Sumber informasi penting untuk kita ketahui, agar kita menilai apakah sumber tersebut adalah benar, sumber yang netral ataukah sumber yang punya kepentingan.

Mengintegrasikan Informasi Pertahanan Menghadapi Perang Informasi.

Internet pada awalnya merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, melalui proyek ARPA atau ARPANET (Advanced Research Project Agency Network). Program berbasis komunikasi data ini bertujuan menghubungkan para periset ke pusat-pusat komputer, sehingga dapat bersama-sama memanfaatkan sarana komputer, seperti disk space, data base dan lain-lain. Selain itu, proyek tersebut juga membuat sistem jaringan komunikasi antar komputer yang tersebar didaerah-daerah vital.Hal ini penting untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan.

Internet Protocol (IP) memegang peranan penting dalam jaringan sistem informasi karena bisa menghubungkan komunikasi dari darat, laut, udara, maupun luar angkasa. IP juga memiliki kemampuan untuk membuat bermacam-macam sistem komunikasi. Karena itu meskipun menggunakan sistem yang saling tidak kompatibel namun antara yang satu dengan yang lain tetap dapat saling berkomunikasi.

Kemajuan TI berimplikasi pada pergeseran paradigma memenangkan perang.Pada awalnya, cukup dengan konsep Komando dan Kendali (Kodal/K2), yang pada prinsipnya merupakan hubungan intern antara komandan dengan anak buahnya dalam tugas operasi. Namun kemudian komunikasi dengan satuan lain dalam suatu operasi menjadi keharusan sehingga lahir konsep baru yaitu Komando, Kendali dan Komunikasi (K3). Dengan teknologi komunikasi yang semakin mutakhir, maka ditambahkan keterangan atau data intelijen (K3I).Informasi yang akurat dan strategis memang menjadi faktor yang sangat menentukan bagi kekuatan pertahanan suatu negara.Sebab informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komando dan kendali yang merupakan kunci setiap operasi.

Informasi menjadi dasar pembuatan kebijakan atau untuk menyusun strategi dalam menghadapi ancaman yang ada. Taktik brilianuntuk menggempur lawan tidak akan terlahir tanpa adanya informasi yang lengkap, akurat, dan cepat. Untuk itu, siapapun kita, informasi apapun yang diterima, pastikan dan pahami dengan baik.Kita jangan hanya membaca kesimpulan atau rekomendasi saja, tetapi pelajari secara keseluruhan dari informasi yang kita terima.

Ancaman terhadap negara  tidak lagi menyangkut kekuatan militer, tetapi lebih luas spektrumnya yakni nirmiliter seperti halnya “cyber crime”. Oleh karena itu memahami perkembangan sistem teknologi informasi terutama memahami bagaimana proteksi sistem yang ada.Kementerian Pertahanan telah punya Lembaga Sandi Negara yang tugasnya memberikan proteksi pada sistem informasi negara yang dikembangkan, sehingga mampu memproteksi sistem pertahanan negara dari ancaman peretas dari luar yang teknologinya lebih maju. Ke depan, tidak hanya sistem informasi, tetapi seluruh sensor dan sistem persenjataan dapat terhubung secara penuh dalam sebuah lingkungan perencanaan, penaksiran, dan pelaksanaan yang terintegrasi untuk mengimplementasikan kebijakan maupun strategi di lapangan.

Sumber : DMC

Pabrik Amonium Nitrate di Kaltim Sudah Mulai Berproduksi

JAKARTA-(IDB) : PT. Kaltim Nitrate Indonesia sebagai  salah satu perusahaan industri strategis serta  merupakan perusahaan baru dan terbesar di Indonesia yang memproduksi ammonium nitrate telah selesai pembangunannya di  Bontang, Kalimantan Timur. Pabrik baru yang dibangun untuk melayani kebutuhan ammonium nitrate dari industri dalam negeri ini sudah memulai proses produksinya pada 19 April 2012 yang lalu.

 

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT. Kaltim Nitrate Indonesia Ir. Antung Pandoyo, saat melaporkan perkembangan  PT. Kaltim Nitrate Indonesia kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (23/4) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama PT. Kaltim Nitrate Indonesia sekaligus juga mengundang Menhan untuk meresmikan PT. Kaltim Nitrate Indonesia pada bulan Juni 2012 mendatang.

Lebih lanjut Direktur Utama PT. Kaltim Nitrate Indonesia menjelaskan, status dari proyek pembangunan PT. Kaltim Nitrate Indonesia sudah 100 % selesai.   Proses dari pelaksanaan proyek pembangunan pabrik ini mencapai prestasi yang luar biasa dengan tingkat kecelakaan kerja yang sangat kecil.

Untuk selanjutnya, PT. Kaltim Nitrate Indonesia  saat ini sedang berusaha memantapkan kualitas dan volume dari produksi.  Dalam enam bulan, PT. Kaltim Nitrate Indonesia yakin dengan dukungan teknologi, mesin serta  tenaga kerja terampil dari dalam negeri sebanyak 200 orang akan  mampu memproduksi produk ammonium nitrate yang berstandar dunia.

Turut mendampangi Menhan dalam kesempatan tersebut antara lain, Staf Ahli Menhan Bidang Teknologi dan Industri Dr. Drs. Timbul Siahaan, M.M., Direktur Teknik dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal  Potensi Pertahanan Brigjen TNI Ir. Agus Suyarso dan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin.

Sumber : DMC