Brunei Interested in T-90MS MBT

T-90MS Main Battle Tank (photo and images : Army News)

Brunei became interested in Russian air defense and marine equipment

KUALA LUMPUR (Malaysia)- RIA Novosti. One of the new possible importers of Russian weapons - Brunei - expressed interest in acquiring a Russian air defense (AD) and marine equipment, Deputy Director General of "Rosoboronexport" Nicholas Dimidyuk told reporters on Thursday.

"Brunei needs protection from air and sea. It's not just coastal defense complexes "Bal", but also high-speed boats ("Molniya" and "Mirazh"), which could hit targets at great distances," - he said on the results of defence exhibition DSA-2012.

Dimidyuk said that Brunei would also be interested in air defense systems "Buk" and "Tor." He stressed that the missile is being developed for the "Tor", not only can hit targets 10 kilometers away as now, but can reach up to 20 km.

The deputy head of "Rosoboronexport" added the Minister of Defence of Brunei became interested in the possibility of purchase of Russian T-90MS. Interactive presentation which was held specifically for the Brunei delegation.
According to him, Malaysia also interested in this tank. "After the presentation of the upgraded T-90MS, commander in chief of the armed forces of Malaysia has set the task to hold it (the presentation) for its staffs. They will watch and study, they observed a very high quality of Russian heavy armored vehicles," - said the deputy director.
He stressed that the characteristics of the T-90MS far beyond the capabilities of the Polish tank "Twardy," which is a modernization of the Soviet T-72 (formerly Malaysia bought 48 of these machines).
"We talked about their modernization," - said Dimidyuk. He pointed out that if there is agreement on the part of Polish, Russian specialists are ready to upgrade the tanks to the level of T-90.

(RIA Novosti)

PT DI Bersiap-siap Rakit CN-295

7 dari 9 pesawat CN-295 pesanan Kementrian Pertahanan akan dirakit di PT DI (photo : PT DI)

JAKARTA: PT Dirgantara Indonesia (Persero) akan merakit pesawat CN295 di Bandung mulai akhir 2013.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Budi Santoso mengatakan perakitan akhir 7 dari 9 pesawat rancangan Airbus Military (AM) CN295 pesanan Kementerian Pertahanan akan dikerjakan di pabrik PTDI.

Dia menjelaskan perakitan 7 pesawat tersebut akan dimulai setelah lini produksi PTDI di Bandung bisa memenuhi standar produksi yang ditetapkan AM.

Revitalisasi dan modernisasi sistem produksi pesawat PTDI, jelasnya, direncanakan selesai dalam 18 bulan sejak penandatanganan kerjasama strategis antara PTDI, AM dan Perusahaan Pengelola Aset (Persero) di Bandara Halim Perdanakusuma.

“Setelah itu, seluruh pesanan pesawat CN295 di Asia Pasifik tidak lagi diproduksi di Spanyol. Semua diproduksi di Indonesia, begitu juga C-212,” kata Budi.

Direktur Aerospace PTDI Andi Alisjahbana mengatakan kesepakatan yang ditandatangani di depan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menandakan tercapainya syarat awal teaming agreement antara PTDI dan AM yang terbentuk Juni tahun lalu.

“Syaratnya ketika itu, PTDI membantu CN295 terjual. Itu sudah tercapai. Kesepakatan baru ini menandakan seluruh rencana rencana restrukturisasi yang disusun PTDI bersama AM masih berjalan tepat waktu,” katanya.

Kontrak pembelian 9 unit CN295 oleh Kementerian Pertahanan diumumkan pada awal tahun ini dengan nilai mencapai US$325 juta.

Menhan menjelaskan pembelian 9 unit pesawat tersebut adalah bagian dari rencana pencapaian kemampuan angkatan bersenjata minimal (minimum essential force) pemerintah sampai 2015.

Andi memaparkan mulai pertengahan tahun ini AM mulai memberi bantuan tenaga ahli, perangkat peralatan dan permesinan, serta sistem informasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi sistem produksi pesawat PT DI.

Salah satu di antaranya adalah memperpendek waktu produksi PT DI dari 6—9 bulan per unit pesawat menjadi 6 pekan per unit pesawaat.

“Seluruh investasi restrukturisasi sepenuhnya merupakan investasi PTDI. AM akan memberi bantuan know how,” jelas Andi.

Direktur Utama PPA Boyke Mukijat mengatakan PTDI mengajukan proposal anggaran senilai Rp2,055 triliun untuk proses restrukturisasi perusahaan termasuk pembangunan lini produksi CN295 yang rencananya beroperasi pada 2013.

Dia menjelaskan PPA memberi dukungan pendanaan senilai Rp675 miliar sampai seluruh permintaan anggaran pemerintah untuk dana restrukturisasi PTDI disetujui oleh DPR.

“Juga ada dana pinjaman dari perbankan. Kami juga mengawasi pembelanjaan dan apa kerjasama ini fair,” tambah Boyke.

Senior Vice President AM Ignacio Alonso mengatakan kerjasama kedua perusahaan akan mencakup aspek industri dan komersial.

Selain membentuk kerjasama pemasaran dan pusat produksi, jelasnya, kedua perusahaan akan membangun pusat servis yang memberikan pelayanan logistik, pemeliharaan dan pelatihan awak pesawat untuk seluruh produk PTDI dan AM untuk wilayah Asia Tenggara.
Pesawat AIRBUS A400M produk terbaru Airbus Military setibanya di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (18/4). Airbus Military A400M yang untuk pertama kalinya mendarat di tempat itu adalah pesawat angkut militer yang bisa memuat hingga 37 ton dalam jarak tempuh hingga 3.300 kilometer atau hingga 6.400 kilometer dengan muatan seberat 20 ton. (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa/Koz/Spt/12)
“Hasil kerjasama sejauh ini sangat baik yang memungkinkan kita untuk terus memperluas lingkup visi jangka panjang kerjasama, yang mungkin akan mencakup pesawat A400M,” kata Alonso.

Hari ini, AM menghadirkan pesawat kargo A400M yang bisa mengangkut muatan seberat 30 ton dengan jarak tempuh maksimal sejauh 8.700 kilometer di Bandara Halimperdanakusuma, Jakarta.

Purnomo mengatakan pesawat kargo tersebut bisa menjadi alternatif pengganti pesawat Hercules C-130 yang selama ini diandalkan TNI AU.

AM mengklaim A400M mampu mengangkut beban 2 kali lebih berat dengan jarak tempuh yang setara atau jarak tempuh 2 kali lebih jauh dengan beban yang setara jika dibandingkan dengan C-130.

Namun, Menhan menegaskan pembelian A400M baru bisa direncanakan dalam anggaran pemerintah setelah 2015. (sut)

(Bisnis Indonesia)

RI Beli Tank, Malaysia Borong Rudal Rusia

VIVAnews - Tak hanya Indonesia yang gencar berburu peralatan militer ke Rusia. Negara Jiran, Malaysia, diberitakan tengah bernegosiasi dengan Rusia untuk mendapat sejumlah persenjataan.

Laman Ria Novosti, Selasa 17 April 2012, melaporkan Malaysia akan menandatangani kontak pembelian sejumlah rudal dari perusahaan militer Rusia, Rosoboronexport.

Rudal anti tank Kornet dan rudal anti pesawat udara Igla menjadi incaran negeri jiran itu. Selain itu, Malaysia juga diberitakan berhasrat membeli rudal kendali dan kapal patroli dari Rusia.

Wakil Kepala Rosoboronexport, Viktor Komardin, mengatakan Rusia siap menjual lisensi pembuatan Molniya--kelas kapal rudal--dan Mirazh--kelas kapal patroli--ke Malaysia.

"Malaysia tertarik dengan Kapal Molniya dan Mirazh kami," kata Komardin seperti dikutip Ria Novosti. Dia menambahkan, Malaysia ingin membuat kapal ini di galangan lokal. Komardin juga menilai pembuatan kapal di Malaysia juga cukup bagus.

Sementara itu, Indonesia hampir dipastikan membeli tank ringan, BPM-3F, dari Rusia. Saat ini, proses negosiasi pembelian ini tengah berjalan. "Ini masih preaudit, lalu teken kontrak, baru diketahui berapa unityangkita beli," kata Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hartind Asrin kepada VIVAnews. "Preaudit kira-kira dua minggu lagi selesai."

Namun, Hartind mengaku belum tahu berapa unit BMP-3F yang akan dibeli Indonesia. Ria Novosti melaporkan, Indonesia akan membeli 37 unit BMP-3F dengan harga sekitar US$100 juta.

sumber : VIVA NEWS

Menhan Sambut Baik Tawaran Pakistan Kembangkan Kerjasama Industri Pertahanan

JAKARTA-(IDB) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Jumat (20/4), menerima kunjungan kehormatan Chairman of Pakistan Ordnance Factories Board Muhammad Ahsan Mahmood di Kantor Kemhan, Jakarta. 

Kedatangannya kali ini adalah untuk menjajaki kerjasama di bidang industri pertahanan dan pengadaan Alutsista. Chairman of POF mengundang Menhan untuk mengunjungi Pakistan untuk melihat sendiri industri pertahanan di Pakistan untuk melihat kemungkinan kerjasama yang dapat dikembangkan dari kedua negara. 

Menhan Purnomo Yusgiantoro menyambut baik tawaran kerjasama tersebut dan menunjuk Sekjen Kemhan untuk mengevaluasi kemungkinan pengembangan kerjasama antara kedua negara. Saat menerima Mr Muhammad Ahsan Mahmood yang didampingi Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Mr Sanaullah, Menhan Purnomo Yusgiantoro didampingi Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto, Ses Baranahan Laksma TNI Ir Antonius Djoni  Gallaran MM, dan Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin. 

Sumber : DMC

Pesawat Militer Akan Dioperasikan Di Papua

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan menyiapkan pesawat angkut militer dan kepolisian untuk mengangkut logistik di Papua. Beberapa kali terjadi penembakan terhadap pesawat udara sipil sehingga maskapai penerbangan Susi Air dan Trigana Air belum mau beroperasi di sana.

Di Bandara Mulia, Puncak Jaya, masih dalam bilangan jam, terjadi lagi insiden penembakan pesawat terbang sipil.

"Jika dalam waktu dekat mereka belum beroperasi, kami akan mengerahkan pesawat militer atau pesawat polisi untuk mengganti penerbangan Susi Air dan Trigana Air di Bandara Mulia," kata Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Bambang Darmono, kepada pers di Istana Wakil Presiden, di Jakarta, Kamis.

Dia ke Jakarta untuk melaporkan berbagai hal unitnya kepada sejumlah petinggi negara, yang kali itu dipimpin Wakil Presiden, Boediono.

Dia katakan, hingga kini kedua operator penerbangan komersial Trigana Air dan Susi Air belum mau beroperasi di Puncak Jaya karena merasa keamanannya belum terjamin.

Pesawat perintis jenis Twin Otter milik PT Trigana Air ditembak orang tak dikenal pada 8 April 2012 di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua. Satu orang tewas dan empat orang lainnya luka akibat insiden itu.

Darmono mengatakan, kepolisian setempat sudah menyerahkan surat jaminan keamanan kepada kedua operator penerbangan di Papua itu, namun mereka tetap tidak percaya. 

Kepolisian setempat juga akan meningkatkan pengamanan bandara untuk menjamin keselamatan penerbangan.

Karena maskapai penerbangan tidak mau beroperasi maka jalur logistik barang menuju dan dari sana sangat terganggu. Satu-satunya moda transportasi menuju dan dari Kabupaten Puncak Jaya adalah pesawat terbang. 

Sumber: antaranews

PT DI-Airbus Military Teken Kontrak Rp2,9 Triliun

Jurnas.com | PT Dirgantara Indonesia (PT DI) akhirnya menandatangani kerja sama dengan Airbus Military. Kontrak kerja sama senilai US$325 juta (sekitar Rp2,98 triliun) itu diharapkan membuat PT DI lebih kompetitif dalam industri pesawat terbang.

“Bentuk kerja samanya business to business. Pemerintah hanya regulator,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai penandatanganan kontrak kerja sama kedua perusahaan di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (18/4).

Menhan mendukung kerja sama ini karena selama ini kerja sama yang dilakukan dengan Airbus berjalan baik. “Kami puas kerja sama dengan Airbus,” kata Purnomo. Direktur Utama PT DI Budi Santoso menjelaskan, melalui kerja sama dengan Airbus Military ini PT DI akan mendapat fasilitas up-grading assembling dan fasilitas pembuatan komponen pesawat, baik untuk pesawat milik Airbus Military, maupun pesawat lainnya.

“Kami harapkan PT DI lebih kompetitif di bidang komponen pesawat aerocraft,” kata Budi. Dengan kerja sama ini pelaksanaan final assembling dilakukan di Bandung dengan mengembangkan metode yang digunakan PT DI selama ini. PT DI membutuhkan waktu 6-9 bulan untuk final assembling pesawat. Sedangkan Airbus bisa melakukannya hanya dalam waktu enam minggu.

“Ini penghematan luar biasa baik dari SDM, maupun keuangan. Karena modalnya cepat klembali. Improvement ini kami harap dapat menjadikan PT DI lebih kompetitif,” kata Budi. Saat ini tim kerja sama kedua perusahaan tengah mempersiapkan Pusat Pengiriman CN295 di Bandung untuk pesawat CN295 yang telah dibeli oleh Kementerian Pertahanan Indonesia.

SUMBER: JURNAS

Kesepakatan Kerjasama Jangka Panjang antara PT DI dan Airbus Military Ditandatangani

Berkaitan dengan penawaran A400M dari Airbus Military, Menhan mengatakan Indonesia akan mempelajari dan mendalami tentang keunggulan dari spesifikasi pesawat A400 M, namun tidak dalam perencanaan modernisasi alutsista hingga tahun 2015. (photo : Foxnews)

Kembangkan Pasar Asia Pasifik, PT DI-Airbus Military Lakukan Kerja Sama
Jurnas.com PT Dirgantara Indonesia dan Airbus Military melakukan peresmian kerja sama strategis jangka panjang. Kerja sama itu ditandatangani kedua perusahaan. Dalam kerja sama ini dipaparkan rencana revitalisasi PT DI dengan proyek-proyek kerja sama dan pengembangan bisnis yang spesifik.

“Kesepakatan ini patut ditandai sebagai tonggak revitalisasi PT DI karena akan memastikan semua target dalam rencana revitalisasi akan tercapai,”kata Direktur Utama PT DI Budi Santoso sebelum menandatangani kesepatan kerja sama di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (18/4).

“Dalam kesepakatan ini PT DI dan Airbus Military akan bekerja sama dalam mengembangkan pasar Asia Pasifik yang hasilnya akan memperkuat posisi produk PT DI dan Airbus Military,”tambahnya.

Dijelaskan Budi, PT DI juga telah menandatangani kontrak dengan Spirit UK/ Airbus dan Eurocopter untuk menjadi pemasok global komponen strukuralnya. Bersama Eurocopter, PT DI juga telah melakukan kontrak untuk melakukan kustomisasi serta pengiriman enam unit EC725.

“PT DI dan Airbus juga telah setuju mengembangkan lini perakitan akhir dan pusat pengiriman untuk CN295 di Indonesia, dan perakitan hidung pesawat A350 yang baru,”kata Budi.

PT DI, tambah Budi, secara serius tengah membangun diri sebagai sosok yang penting dalam dunia dirgantara di Asia Pasifik.

Sumber: Jurnal Nasional

PBB Minta Indonesia Kirim Tim Pemantau ke Suriah

JAKARTA-(IDB) : Krisis politik dan kemanusiaan di Suriah terus berkepanjangan. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pun meminta pemerintah RI untuk mengirimkan tim observer (pemantau) ke negara yang tengah dilanda konflik bersenjata tersebut.

"Yang kita kirim nanti observer, bukan pasukan perdamaian. Tadi pagi Sekjen PBB (Ban Ki-Moon, red) minta melalui Pak Marty Natalegawa (menlu)," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, melalui telepon, Senin (16/4/2012).

Indonesia merupakan salah satu dari sejumlah negara yang diminta PBB untuk mengirimkan tim pemantau ke Suriah. PBB menilai Indonesia memiliki tenaga yang kompeten mengawasi gencatan senjata antar dua pihak bertikai di Suriah.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyatakan persetujuannya terhadap permintaan tersebut. SBY lalu memerintahkan Menlu Marty Natalegawa untuk mempersiapkan tim pendukung yang dibutuhkan PBB.

"Presiden juga menekankan agar gencatan senjata di Suriah bisa efektif," sambung Julian.

Kekerasan bersenjata antara pasukan pendukung presiden Bashar Assad dengan kelompok oposisi bersenjata telah berlangsung sejak tahun lalu. Kelompok oposisi dan masyarakat Suriah mendesak Assad mundur dari presiden. Namun tuntutan tersebut dijawab dengan menggunakan kekuatan militer. Lebih dari 6.000 orang tewas dari kedua pihak sejak konflik itu pecah. Saat ini, genjatan senjata sedang diberlakukan sejak Kamis (12/4). PBB pun akan mengirimkan tim pemantau ke Suriah dari sejumlah negara yang dipercayai.

Sumber : Detik

Penerbal Menjajaki Pembelian Helikopter AKS

JAKARTA-(IDB) : Komandan Pusat Penerbang TNI Angkatan Laut (Penerbal) Laksamana Pertama TNI Sugianto menyatakan masih terus menjajaki jenis helikopter anti kapal selam (Seasprite) yang akan memperkuat jajaran TNI dalam melakukan pengawasan perairan Indonesia.

"Masih terus melakukan penjajakan jenis helikopter anti kapal selam itu. Tahun ini diintensifkan, selain penjajakan juga mencoba sendiri keunggulannya," kata Sugianto disela uji coba Heli NBell-412EP di PT Dirgantara Indonesia Bandung, Selasa.

Menurut Sugianto, saat ini dibutuhkan satu skadron heli anti kapal selam. Minimal dalam waktu dekat ini ada setengahnya atau enam unit sudah mencukupi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kemampuan pengawasan perairan di Indonesia.

Namun tidak disebutkan dari negara mana helikopter mutakhir yang bisa mendeteksi kehadiran kapal selam dan bahkan menghancurkan di tengah lautan.

"Kita cek dulu, coba dulu keunggulannya, jangan sampai spesifikasinya tidak cocok dengan yang kita butuhkan," katanya.

Menurut Sugianto, pesawat-pesawat itu akan ditempatkan di KRI-KRI yang memiliki halipad. Kehadiran helikopter di KRI adalah merupakan kepanjangan mata dan telinga dari kapal TNI AL. Laut Indonesia yang luas tidak memungkinkan untuk dijangkau oleh KRI mengingat kekuatannya yang terbatas.

Helikopter anti kapal selam memiliki spesifikasi untuk manuver yang handal di lautan. Selain memiliki kemampuan terbang dengan kecepatan tinggi, juga harus mampu bermanuver saat menurunkan perangkat sonar pendeteksi kapal selam.

"Heli itu dilengkapi dengan alat pendeteksi kapal selam yang diturunkan ke laut, selanjutnya hasilnya dideteksi di pesawat untuk selanjutnya memastikan kehadiran kapal selam. Kemampuan manuvernya saat menurunkan alat pendeteksi sangat diprioritaskan," katanya.

Sementara itu dalam waktu dekat ini, TNI AL akan mendapat tambahan tiga pesawat heli NBell 412EP produksi PT Dirgantara Indonesia. Satu diantaranya sudah rampung, sedangkan dua lainnya dalam tahap penyelesaian.

"Ditargetkan pada HUT TNI AL pertengahan 2012 ini, NBell terbaru kami dipamerkan di sana," kata Sugianto.

Pesawat NBell 412EP memiliki keunggulan dibandingkan NBell pendahulunya, karena dilengkapi dengan Auto Pilot yang memungkinkan pesawat dikendalikan secara otomatis dan mengurangi beban pilot dalam mengoperasikannya. 

Sumber : Antara

Pesawat Tempur TNI AU Latihan Tembak Sasaran

MADIUN-(IDB) : Tiga pesawat tempur dari Lanud Iswahjudi, Jawa Timur, melakukan latihan menembak sasaran. Di atas ketinggian 4.000-4.500 kaki dengan kemiringan 10-30 derajat, memborbardir daerah Pulung Ponorogo, yang menjadi lokasi sasaran latihan tembak Air Weapon Range (AWR).

Kapentak Lanud Iswahjudi Mayor Sus Sutrisno dalam siaran pers yang diterima Jurnal Nasional, Selasa (17/4) menyebutkan, latihan penembakan tersebut merupakan ajang uji kemampuan bagi para penerbang tempur dalam ketepatan menembak atau menghancurkan sasaran sekaligus untuk meningkatkan kemampuan tempur yang andal dan profesional.

Sutrisno menyebutkan, tiga pesawat tempur yang melaksanakan latihan penembakan adalah pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dari Skuadron Udara 3, pesawat tempur F-5 Tiger dari Skuadron Udara 14 dan pesawat tempur Hawk MK-53 dari Skuadron Udara 15. "Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para penerbang dalam menghancurkan daerah sasaran penembakan, dengan menggunakan jenis bom latih asap BDU 33 dan roket FFAR 2.75 inci,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai pengawal kedaulatan NKRI di udara, latihan ini sangat penting dilakukan oleh para penerbang tempur. “Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam latihan ini adalah agar kemampuan para pengawal dirgantara nasional tersebut senantiasa terus meningkat hingga mencapai kemampuan andal dan profesional. Sehingga pada gilirannya nanti mereka selalu siap dalam setiap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya," jelas Sutrisno.

Sumber : Jurnas

Indonesia a growing target for economic espionage

JAKARTA-(IDB) : State weapons manufacturer PT Pindad has to take extra steps to*keep company secrets from being extracted to foreign nationals wanting a peek into the country’s defense industry.

“During an interview, a candidate for employment is asked to detail his or her family background, including the occupations and social activities of all family members,” senior company official Agus Iriono said.

“This is just among efforts to prevent any leaking from the company,” he said, adding that it was a necessary strategy as the company was a regular target of espionage. “There have been some infiltrations in past years. Bu, I could not go into the details.”
As Indonesia’s economy soars at an impressive rate and with the defense budget expanding aggressively, several state companies and government agencies have increasingly become targets of espionage.

National Intelligence Agency (BIN) head Lt. Gen. Marciano Norman said recently there were indications that espionage activities have been increasing lately.

“We’re worried with such activities. More resources are now allocated to prevent them. It’s part of my priorities,” Marciano said, refusing to elaborate further. He said there were two Asian countries — one of which is a neighboring nation — that have become more aggressive in spying into Indonesia’s economy.

It was not until last year that BIN had its own economic-intelligence division to help counter espionage in the business and economy sector.

Former head of the National Encryption Agency Maj. Gen. (ret.) Nachrowi Ramli, who served between 2002 and 2008, said aggressive efforts were needed to counter the espionage. “Since we can’t sue the perpetrators, we have to find ways to outsmart them,” Nachrowi said, adding that he had found at least 20 Indonesian embassies that had been bugged before he retired.

Legislator Tjahjo Kumolo of the House of Representatives Commission I overseeing defense, foreign affairs and intelligence, said there were two kinds of foreign intelligence officers operating in Indonesia: Those posted in official diplomatic positions, such as military attachés and secretaries, and those who work in covert operations.

“These covert agents are mostly embedded within multinational companies and nongovernmental organizations,” Tjahjo said.

 Although he considered economic espionage as a common practice employed by state actors, Tjahjo strongly urged the local intelligence community to improve technologies and infrastructure to help keep state secrets safe.

Although espionage has lately relied on cyber infrastructure, network and information security expert Budi Rahardjo from the Bandung Institute of Technology believed Indonesia would only suffer minor impacts as most government agencies were not storing sensitive information in digital form, let alone in an integrated computer system.

“Its kind of a blessing in disguise,” he said. “As long as our institutions have no super-secret information kept on their computers, there will be no reason for foreign data collectors to mobilize their resources to spy on us through the Internet.”

Source : JakartaPost

Negosiasi Pemerintah Malaysia - Pindad Atas Pembelian 32 Panser Anoa Masuk Tahap Akhir

KUALA LUMPUR-(IDB) : Malaysia akan memesan 32 buah panser Anoa dari PT Pindad. Oleh Malaysia, Anoa itu diberi nama Rimau yang berarti harimau dalam bahasa Melayu dan kesepakatan dengan pihak negara tetangga tersebut sudah pada tahap akhir.

"Malaysia mau gunakan panser 6 x 6 dan kini kami menantikan closing deal", kata Direktur Utama PT Pindad, Adik A Soedarsono,  di sela-sela pameran Defence Services Asia (DSA) 2012 di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin.

Menurut dia, saat ini pihaknya juga sedang melakukan penjajakan dengan sejumlah negara di Timur Tengah, Eropa termasuk dengan sesama anggota Asean seperti Brunei Darussalam.

Bahkan, lanjut dia, pada saat ini ada rencana Sultan Brunei yang hadir dalam pameran DSA 2012 itu akan mengunjungi panser Rimau yang juga dihadirkan dilokasi pameran tersebut.

Ketertarikan Malaysia terhadap panser buatan pindad tersebut sudah disampaikan oleh Panglima Angkatan Tentera Diraja Malaysia, Jenderal Tan Sri Datu Sri Zulkifli Mohammad Zein, saat berkunjung ke Indonesia tahun lalu.

Hal itu disampaikan Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, usai pertemuan Zein dengan Presiden Susilo Yudhoyono di kantor Presiden, Selasa (5/7). "Tadi disinggung soal panser 6x6, malaysia yang berkeinginan untuk membeli, akan terus dilanjutkan," ujar Suhartono.

Sementara itu, semenjak 9 April 2010, sebanyak 13 buah Anoa telah digunakan untuk mengawal misi perdamaian PBB di Lebanon bersama Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-D/UNIFIL. Panser ANOA 6x6 maupun 4x4 biasa digunakan untuk pengawalan kegiatan-kegiatan penting negara.

Pada 15 November 2011 ANOA varian 6x6 yang menggunakan persenjataan senapan mesin berat 7.62 mm digunakan sebagai kendaraan tempur untuk patroli dan penjagaan ring pada acara KTT ASEAN di Nusa Dua, Bali.

Panser jenis ini juga dipakai oleh Paspampres untuk pengawalan kunjungan-kunjungan presiden. Selain kegiatan resmi, ANOA juga dipakai untuk pengamanan car-free day di Bundaran HI. 

Sumber : Antara

Mengoptimalkan Kekuatan Pertahanan Indonesia

SK-(IDB) : Sampai saat ini, pembangunan pertahanan masional baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas dan relatif tertinggal dari negara-negara tetangga. Keterbatasan dukungan anggaran untuk pembangunan pertahanan nasional, menjadi salah satu kendala dalam pencapaian pembangunan postur pertahanan pada tingkat minimum essential force (MEF).

MEF adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TNI secara efektif. Ini dalam rangka menghadapi ancaman aktual untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hibah 24 Pesawat F-16

Karena itu, hibah pesawat F-16 dari Amerika Serikat (AS) merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan kekuatan pertahanan udara RI. Sejauh ini, proses kedatangan 24 unit pesawat tempur itu tak mengalami kendala. Yakni, sesuai jadwal, akan dilakukan secara bertahap, yang dimulai pada pertengahan 2014. Pesawat hibah itu akan memperkuat skuadron pesawat tempur Indonesia, terutama Skuadron Fighting F-16. Sehingga, nanti TNI akan memiliki dua skuadron pesawat F-16.

Saat ini, RI sudah memiliki 10 unit F-16. Maka, kedatangan 24 unit pesawat tempur itu akan menggenapi jumlah pesawat tempur Indonesia menjadi 34 unit. Satu skuadron terdiri atas 16 pesawat tempur, jadi nanti ada dua skuadron F-16.

Ke-24 unit F-16 yang akan didatangkan itu, kini sedang menjalani proses pemutakhiran (upgrade) di AS. Pesawat-pesawat itu di-upgrade dari Blok 25 menjadi Blok 52 di pabrik yang lebih modern. Bagian yang di-upgrade meliputi persenjataan, avionic, air frame, dan mesin. Perlu dicatat, sejauh ini, Foreign Military Sales (FMS) antara AS dan Indonesia berjalan lancar.

Saat perwakilan Kementerian Pertahanan (Kemhan) meninjau pemutakhiran F-16 yang akan dihibahkan itu di AS, banyak hal yang menggembirakan. Antara lain, ke-24 pesawat itu di-upgrade di pabrik yang lebih modern. Bagi AS, hal ini menjadi atensi khusus dalam meningkatkan hubungan bidang pertahanan kedua negara. Ada juga proses transfer of technology.

Kemudian, AS menambah jaminan jam terbang 2.200, yakni dari 8.600 menjadi 10.800 jam terbang. Pemerintah RI mendapatkan 28 engine generasi teranyar yang baru menempuh 1.000 jam terbang. Dari 28 engine itu, 24 terpasang, dan 4 dijadikan cadangan.

Selanjutnya, dari 30 pesawat yang dihidupkan, hanya 24 yang di-upgrade. Sisanya, 6 pesawat dijadikan komponen (sparepart). Dari ke-24 pesawat F-16, terdiri-dari 19 pesawat F-16 seri C (hanya satu pilot), dan 5 seri D untuk pelatihan (training). 

Untuk diketahui, jauh sebelumnya, Komisi I DPR telah menyetujui hibah pesawat F-16 dari AS dengan skema pembayaran FMS. Persetujuan itu diberikan setelah DPR menggelar rapat dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Dengan demikian, rencana memperkuat pertahanan udara Indonesia akan segera terwujud.

Alutsista Dalam Negeri

Untuk memenuhi MEF hingga 2024, Kementerian Pertahanan kembali menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan infrastruktur dengan sejumlah industri pertahanan dalam negeri senilai Rp 1,3 triliun. Penandatanganan MoU itu dilakukan dengan sejumlah BUMN/BUM Swasta Industri Pertahanan, yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Palindo Marine, dilakukan di Kantor Kemhan, Jakarta, 6 Maret lalu.

Kemhan-TNI melakukan MoU dengan sejumlah industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaan alusista, seperti amunisi kecil hingga besar. Untuk pengadaan helikopter angkut dilakukan kerja sama dengan PT DI senilai 65 juta dolar AS. Kemudian, dilakukan pula kerja sama untuk pengadaan kapal cepat rudal 40 meter (KCR-40), Rocket FFAR dan lainnya. Total anggaran untuk alutsista tersebut mencapai Rp1,3 triliun.

Kerja sama dengan industri dalam negeri ini, dalam rangka membangun kekuatan TNI dan pemenuhan MEF. Selain itu, Kemhan sudah bekerja sama dengan Korea Selatan untuk pengadaan pesawat tempur jenis KF-X/IF-X. Pesawat ini lebih tinggi dari F-16 dan Sukhoi.

Tak hanya itu, Komite Kebijakan Industri Perta-hanan (KKIP) yang diketuai Menhan juga akan membeli kapal selam, kapal PKR, tank, rudal, roket dan lainnya. Adapun sasaran kinerja KKIP tahun 2012 ini adalah melakukan program kerja, yakni penyiapan regulasi industri pertahanan (penyelesaian RUU Industri Pertahanan dan Keamanan), penetapan kebijakan nasional dalam rangka stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penetapan program dan menindaklanjuti penyiapan produk masa depan.

Untuk penetapan kebijakan nasional meliputi, kebijakan peningkatan kemampuan industri pertahanan, menjamin keberhasilan program transfer of technology (ToT), kebijakan sinergitas dan intensitas kegiatan penelitian, dan kebijakan penyiapan SDM terampil untuk industri pertahanan melalui pendidikan formal.

Sejak dibentuk tahun 2010, KKIP telah menghasilkan beberapa kebijakan, yakni masterplan revitalisasi industri pertahanan, grand strategy KKIP, kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan alusista dan almatsus Polri untuk pemberdayaan industri pertahanan dan verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMN Industri Pertahanan. Hal ini dalam rangka modernisasi alutsista TNI dan almatsus Polri serta te-realisasinya program revitalisasi industri pertahanan.

Sumber : SuaraKarya