Modernisasi Alutsista TNI AD Untuk Mencapai Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum

Pendahuluan.

     Pembangunan kekuatan TNI AD dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan (based defence capabilities), kekuatan dan gelar satuan sehingga pembangunan kekuatan TNI AD utamanya diarahkan agar dapat melaksanakan tugas pokoknya yaitu menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah darat dan menyelamatkan segenap Bangsa Indonesia yang dalam pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force), dengan sasaran tingkat kekuatan yang cukup mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan aspek darat. 

       Untuk dapat mewujudkan pembangunan kekuatan TNI AD maka perlu adanya dukungan anggaran dari pemerintah guna tercapainya pemantapan satuan yang diharapkan dengan memiliki daya tangkal yang mampu mengatasi setiap bentuk ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu lebih kurang lima sampai dua puluh tahun ke depan.  Adapun modernisasi Alutsista yang diharapkan secara bertahap dilaksanakan penggantian dan pengadaan senjata yang baru sesuai dengan perkembangan teknologi dan melaksanakan pembentukan satuan baru di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan konflik, pulau-pulau terluar serta seluruh wilayah sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang mungkin timbul baik dari dalam maupun dari luar.        

     Modernisasi dipandang sudah sangat mendesak, karena dengan meningkatnya intensitas dan eskalasi ancaman, akibat perkembangan lingkungan strategis, menuntut profesionalisme TNI Angkatan Darat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Untuk dapat meningkatkan profesionalitas itu, prioritas kita antara lain adalah memenuhi dan melengkapi Alutsista TNI Angkatan Darat dengan peralatan modern, bukan dengan Alutsista yang sudah tua dan usang.

Kondisi Alutsista TNI AD Saat Ini.

      Alutsista mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Meskipun kita mengenal istilah ”the man behind the gun”, yaitu menempatkan manusia/prajurit sebagai unsur utama dalam pertempuran (perang), namun ke depan seiring dengan meningkatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain unsur manusia sebagai unsur yang paling dominan dalam memenangkan pertempuran, maka teknologi persenjataan militer yang kita miliki juga sangat mewarnai kemenangan dalam suatu pertempuran.

     Para pakar ilmu perang dewasa ini menggolongkan peperangan dalam empat generasi (Generation Warfare/GW), yaitu peperangan generasi pertama (1GW) yang sangat mengandalkan kekuatan manusia, peperangan generasi kedua (2GW) adanya penggunaan senapan dan meriam sebagai respon atas perkembangan teknologi senjata, peperangan generasi ketiga (3GW) yang banyak mengandalkan keunggulan teknologi senjata dan teknologi informatika, serta peperangan generasi keempat (4GW), peperangan asimetris dan non-linier yang menggunakan seluruh sarana prasarana dan sistem senjata, yang ditujukan untuk menghancurkan kemauan bertempur musuh[1].   

      Dalam peperangan ini menunjukkan adanya eskalasi peningkatan penggunaan kekuatan teknologi persenjataan dari generasi ke generasi. Pengadaan teknologi persenjatan yang semakin modern dan canggih, menjadi salah satu pertimbangan penting bagi suatu negara, agar dapat memenangkan suatu peperangan. Teknologi persenjataan yang kita kenal dengan Alutsista merupakan peralatan militer yang digunakan untuk pertempuran, yaitu meliputi kendaraan tempur, senjata dan pesawat terbang beserta peralatan pendukungnya. 

     Kondisi Alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat saat ini, pada umumnya sebagian besar adalah pengadaan lama, yang dibuat antara Tahun 1940 s.d 1986. Sebagian besar Alutsista ini suku cadangnya tidak tersedia dan bahkan pabrik pembuatnya sudah tidak memproduksi lagi.

      Sedangkan Alutsista TNI Angkatan Darat yang termasuk kategori pengadaan baru adalah Alutsista TNI Angkatan Darat yang dibuat antara Tahun 1993 s.d 2007.  Alutsista pengadaan baru ini secara umum kondisinya baik dan siap operasional, antara lain yaitu Panser Panhard, Panser VAB-NG, Tank Scorpion-90, Tank Stormer, Panser APR1  V1  dan  Panser  APS2  V1  (untuk  Satuan Kavaleri).

      Pesawat Terbang Britten Norman dan Pesawat Terbang Bufallo (untuk Satuan Penerbad). Meriam Kal 155 mm (untuk Satuan Armed),  Meriam Kal 23 Zurr Giant Bow dan Rudal Grom (untuk Satuan Arhanud), Helikopter MI-35 P dan Pesawat Terbang MI-17 V-5 (untuk Satuan Penerbad)[2].

 Kebijakan Pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat.         

    Sasaran pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat diarahkan untuk memelihara seluruh Alutsista pengadaan lama dan melaksanakan pengadaan alutsista baru untuk rematerialisasi dan pengisian satuan baru. Untuk pengadaan alutsista ini, dilaksanakan dengan mengutamakan produksi dalam negeri bekerjasama dengan BUMNIS, yang dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut sesuai prioritas kebutuhan. 

      Modernisasi Alutsista melalui pengembangan secara bertahap yang diarahkan pada peremajaan persenjataan, menjadi pusat perhatian Pemerintah. Presiden RI dalam Rapat Kabinet Paripurna pada tanggal 4 Oktober 2010, menyampaikan rencana Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force atau MEF) TNI 2010-2014[3], yang membahas khusus tentang upaya percepatan modernisasi Alutsista yang dimiliki TNI, baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Udara. Kebijakan ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan merealisasikan alokasi anggaran tahun pertama pada Renstra II TNI 2010-2014 sebesar Rp. 50 Trilyun.

      Salah satu kebijakan strategis yang saat ini sedang berjalan adalah Pemerintah akan membangun kekuatan pokok minimum TNI (MEF), baik melalui pengadaan dari luar negeri maupun melalui Revitalisasi Industri Pertahanan.  Sejumlah Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dilibatkan dan ditingkatkan produktivitasnya, seperti PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI), PT. Pindad, PT. PAL dan PT. LEN. Pembangunan MEF ini akan menjadi program yang berkelanjutan, menuju terwujudnya Postur Ideal TNI.

     Adapun sasaran kegiatan pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan adalah : Pemeliharaan Alutsista, guna meningkatkan kesiapan operasional satuan yang akan melaksanakan tugas operasi maupun untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan latihan. Pengadaan Alutsista baru untuk mengisi satuan yang baru dibentuk, mengisi kekurangan yang ada maupun untuk mengganti Alutsista yang sudah tidak layak operasional. Mempertahankan kekuatan Alutsista yang ada dengan melaksanakan repowering maupun retrofitting Alutsista serta pengadaan suku cadang guna meningkatkan kesiapan operasional.

      Mencermati kondisi Alutsista saat ini, dihadapkan dengan sasaran pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat, Kebijakan Pembinaan Alutsista TNI Angkatan Darat ke depan adalah : Pertama pengadaan Alutsista dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia baik pada PPPA TNI Angkatan Darat maupun dana Kredit Export (KE). Hal ini berpedoman kepada rencana pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat jangka panjang (Postur TNI Angkatan Darat)[4] dan jangka sedang/menengah (Renstra TNI Angkatan Darat) [5]. Kedua prioritas pengadaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan satuan yang baru dibentuk dan mengganti materiil yang sudah tidak layak operasi. Mengingat terbatasnya anggaran yang tersedia, maka pengadaan diprioritaskan pada materiil yang sangat dibutuhkan untuk operasional satuan dan memenuhi kebutuhan minimal satuan sehingga masih memungkinkan untuk mendukung tugas pokok satuan. Ketiga Terus melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan kondisi Alutsista yang ada, termasuk Alutsista pengadaan lama, agar tetap dapat dimanfaatkan, antara lain melalui pemeliharaan dan perbaikan.          
Peran Industri Strategis Dalam Pengadaan Alutsista TNI Angkatan Darat.

 Pengadaan Alutsista TNI Angkatan Darat melalui industri strategis dalam negeri merupakan tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian industri pertahanan. Industri strategis dalam negeri sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI Angkatan Darat. Ditinjau dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun hasil produksinya tidak kalah dengan produk luar negeri. Untuk itu maka industri dalam negeri ini perlu diberdayakan agar teknologi persenjataan yang kita miliki juga mampu bersaing dengan negara-negara lain, serta mengurangi ketergantungan kita terhadap alususta dari luar negeri.

       Beberapa pengadaan Alutsista TNI Angkatan Darat yang dipenuhi melalui kerjasama dengan industri strategis dalam negeri diantaranya adalah pengadaan Pistol (Pistol P1, Pistol P2, Pistol isyarat dan Pistol Mitraliur (PM 1), Senapan (SS1 V1, SS1 V2, SS1 V3, SS1 V3 popor lipat, SS1 V5 Raider, SS2 V1, SS2 V2, SPR) dengan PT. Pindad. Dengan PT. Pindad, TNI Angkatan Darat juga melakukan kerjasama dalam pengadaan Munisi Kaliber Kecil /MKK  (Mu Kal. 9 mm, Kal. 5,56 mm, Kal. 7,62 mm, Kal. 12,7 mm dan Mu Isyarat) dan Kendaraan Tempur Panser (APS 6x6 dan rencananya APS 4x4).

      Sementara itu, dengan PT. DI melakukan kerjasama dalam pengadaan Pesawat Terbang (Bell-412, Bolcow-105 dan Cassa-212). Sedangkan dengan PT. LEN dan PT. Dahana, TNI Angkatan Darat melaksanakan kerjasama dalam pengadaan alat komunikasi dan bahan peledak[6]. Dalam pengadaan alutsista dari luar negeri, TNI Angkatan Darat selalu menuntut disediakannya fasilitas berupa TOT (Transfer of Technology) dengan industri dalam negeri, sehingga kita mampu melaksanakan perbaikan sendiri dan secara bertahap kita mampu untuk memproduksinya di dalam negeri. Disamping itu, dalam beberapa pengadaan alutsista, kita menuntut dilaksanakannya produksi didalam negeri atau penggunaan local content dengan prosentase yang lebih tinggi.  Kebijakan semacam ini merupakan suatu upaya untuk lebih mempercepat kemandirian industri dalam negeri.

     Pelaksanaan pemenuhan Alutsista melalui proses pengadaan dalam negeri dan pengadaan luar negeri sampai saat ini telah berhasil meningkatkan kemampuan Alutsista di satuan jajaran TNI Angkatan Darat, namun masih belum memenuhi kebutuhan standar minimal, bila dikaitkan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan kekuatan seperti yang tercantum dalam Renstra TNI Angkatan Darat 2010-2014. Dalam Kebijakan Pembangunan Postur Pertahanan Militer, maka prioritas dan fokus pengembangan postur pertahanan militer diarahkan pada terwujudnya MEF TNI AD.   Pengertian MEF disini adalah suatu standar kekuatan  pokok dan minimum TNI AD yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI AD dalam menghadapi ancaman aktual[7].

      Dengan demikian, maka peran industri dalam pengadaan Alutsista TNI Angkatan Darat menjadi sangat strategis untuk mencapai standar minimal yang ideal, yang harus dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, sesuai Postur TNI. Hal ini  juga sebagai penjabaran dari Visi dan Misi TNI, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/II/2010 tanggal 25 Februari 2010, tentang Revisi Kebijakan Strategis TNI Tahun 2010-2014, dimana visi TNI adalah terwujudnya TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang tangguh, dengan misi, yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan bangsa,  mewujudkan pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan menuju MEF secara bertahap[8].  

Upaya Percepatan Modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat.

      Modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat dilakukan melalui kegiatan pengembangan Alutsista secara bertahap yang diarahkan pada pembaharuan dengan Alutsista pengadaan baru. Alutsista pengadaan lama yang tidak efektif untuk membangun daya tangkal, perlu segera dihapuskan dari daftar inventaris, guna menghemat anggaran pemeliharaan. Untuk mewujudkan modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat dibutuhkan adanya kebijakan, strategi dan upaya percepatan yang dilakukan secara serasi, selaras dan berkesinambungan dalam pencapaian modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat.

      Modernisasi ini untuk mewujudkan pembangunan postur TNI AD yang meliputi kekuatan, kemampuan dan gelar, menuju  MEF secara bertahap.  Dalam mewujudkan kemampuan, gelar dan kekuatan menuju MEF, TNI Angkatan Darat mengacu pada MEF TNI dimana dalam penyusunan perencanaan pembangunan kekuatan untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu (capability based planning) termasuk pentahapannya, harus sesuai dengan program pembangunan Kekuatan Pokok Minimum yang telah dicanangkan Pemerintah dan diharapkan terealisasi pada tahun 2024.   Upaya mewujudkan MEF ini terbagi dalam tiga tahap perencanaan strategis (renstra) yaitu Renstra I (2010-2014), Renstra II (2015-2019), dan Renstra III (2020-2024).

     Selanjutnya, dalam upaya menuju postur MEF, pengelolaan Alutsista TNI dilakukan dengan penghapusan, mempertahankan alutsista yang dimiliki, dan pengadaan. Pembangunan MEF TNI tersebut juga diikuti dengan peningkatan SDM TNI, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung operasionalisasi Alutsista beserta pengawakannya, serta pengerahan unsur-unsur operasional yang lebih efektif.  Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pertahanan sebaik mungkin[9]. 

     Dengan demikian untuk mewujudkan kekuatan TNI Angkatan Darat yang tangguh dan handal, salah satu aspek yang perlu dipenuhi adalah melakukan memodernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat secara bertahap dan berkelanjutan, sejalan dengan rencana pembangunan Postur Pertahanan dan Postur TNI, serta Postur TNI Angkatan Darat 20 tahun mendatang.  Hal ini disebabkan karena kebutuhan Alutsista TNI Angkatan Darat yang modern akan sangat menentukan dalam mendukung sistem pertahanan negara yang kuat.

    Oleh karenanya, dalam modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat perlu dihitung secara cermat kebutuhan Alutsista yang diperlukan dan besaran anggaran yang dibutuhkan. Berkaitan dengan masalah dukungan anggaran, untuk pengadaan Alutsista dalam rangka percepatan menuju MEF 2010-2014, TNI AD mendapatkan rencana alokasi anggaran baik yang dari KE, PDN maupun dari ON TOP dengan rincian sebagai berikut :

-           Kredit Ekspor  :       TA 2011 dari jumlah USD 5,5 jt untuk Kemhan/TNI alokasi untuk TNI AD sebesar USD 1,168 jt.

-           PDN :            TNI AD mendapatkan alokasi anggaran dari pinjaman dalam negeri sebesar 200 M setiap tahun mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

-           ON TOP :       Dalam rangka percepatan menuju MEF 2010 - 2014  Pemerintah  telah  mengalokasikan  anggaran

     kepada Kemhan/TNI sebesar Rp 50 T. Dari alokasi tersebut TNI AD mendapatkan alokasi sebesar Rp 11.5 T yang dibagi dalam empat tahun dengan rincian ; Tahun 2011 sebesar Rp 2.5 T dimana Rp 600 M masuk dalam APBN dan Rp 1,9 T dalam APBNP, Tahun 2012 Rp 2.75 T, Tahun 2013 Rp 3.0 T dan Tahun 2014 Rp 3.25 T dimana selain untuk alutsista, anggaran tersebut juga setiap tahunnya dialokasikan sebesar 15 % untuk pembangunan fasilitas.

     Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dalam masalah anggaran ini, selanjutnya dapat dilihat perbandingan alokasi anggaran yang diterima TNI Angkatan Darat dari total sebesar Rp. 21,506 Trilyun pada Tahun Anggaran 2011 dan sebesar Rp. 30,297 Trilyun Tahun Anggaran 2012.

Jenis Belanja	TA. 2011	TA. 2012
Belanja Pegawai	Rp. 16,357 Trilyun	Rp. 24,847 Trilyun
Belanja Barang	Rp.   2,613 Trilyun	Rp.   2,891 Trilyun
Belanja Modal	Rp.      858 Trilyun	Rp.   2,557 Milyar
PHLN/KE	Rp.   1,678 Trilyun	-
Jumlah	Rp.   21,506 Trilyun	Rp.   30,297 Trilyun

  Disini jelas bahwa sebagian besar anggaran yang diterima oleh TNI Angkatan Darat digunakan untuk belanja pegawai.   

 Permasalahan-permasalahan yang dihadapi TNI Angkatan Darat ke depan.

     Terbatasnya anggaran yang dialokasikan dalam APBN untuk pengadaan maupun pemeliharaan Alutsista yang ada sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sesuai TOP/DSPP dan rencana pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat  yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun Postur TNI Angkatan Darat[10]. 

     Terbatasnya kemampuan BUMNIS/BUMNIP yang dimiliki Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Alutsista TNI Angkatan Darat dengan harga yang relatif murah dan kualitas yang baik, sehingga untuk pengadaan Alutsista TNI Angkatan Darat masih ada ketergantungan dari pengadaan luar negeri yang harganya relatif mahal, membutuhkan waktu pengadaan yang relatif lama dan rawan terhadap embargo.

     Program KE pelaksanaannya mencapai lebih dari 38 bulan, sehingga akan berjalan lambat bila dikaitkan dengan target waktu, sesuai MEF Tahun 2010-2014[11] dan Keputusan Otorisasi Menteri (KOM) untuk anggaran yang diterima melalui APBN-P diterbitkan setiap bulan September-Oktober,  padahal pelaksanaan kegiatan butuh waktu cukup lama, sehingga akan terjadi keterlambatan. Sementara itu, disisi lain dari segi anggaran kita tidak lagi mengenal Anggaran Pembangunan Lanjutan (APL).

      Beberapa upaya dan langkah yang bisa dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :  Merevisi kebutuhan Alutsista selama 20 tahun kedepan secara cermat sesuai dengan kemampuan anggaran nyata, dikaitkan dengan evaluasi pengadaan materiil yang dapat terealisir selama kurun waktu itu, sehingga secara bertahap pengadaan Alutsista dimasa mendatang dapat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam tiga tahapan Renstra dan Postur TNI Angkatan Darat[12].  Mendorong kemampuan industri strategis dalam negeri, yang mampu memproduksi peralatan militer guna memenuhi kebutuhan Alutsista TNI, sehingga secara bertahap  dapat mengurangi ketergantungan Alutsista produksi luar negeri serta memanfaatkan suku cadang yang dapat diproduksi di dalam negeri untuk mendukung kegiatan pemeliharaan. Dan Pengadaan Alutsista tidak hanya dilaksanakan melalui Program KE tetapi didukung dari pendanaan lain melalui Program PDN (Pinjaman Dalam Negeri) dan ON TOP dalam rangka percepatan pengadaan, sedangkan untuk mempercepat pengadaan melalui KE dilaksanakan melalui G to G (Government to Government).

 Penutup

     Kesimpulan. Modernisasi Alutsista TNI Angkatan Darat sedang berjalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan MEF, dalam pelaksanaannya  berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan mendesak karena terbatasnya dukungan anggaran.

      Saran. Peran pemerintah sebagai Policy Planners dan Investor perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pemberdayaan industri nasional yang berbasis kompentensi yang melibatkan BUMN & Industri swasta lainnya. Kebijakan domestic priority untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan BUMN, disisi lain hal tersebut menimbulkan lambatnya inovasi dan efisiensi dari sistem industri nasional. Perlunya penyelesaian segera hambatan legal, institutional, R&D serta finansial dalam pengembangan industri pertahanan.

Sumber: TNI AD

NEWS » Polhukam TNI Prioritaskan Pengadaan Pesawat & Kapal Selam

 

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan modernisasi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI akan diarahkan pada pengadaan pesawat tempur dan kapal selam.

Hal ini sesuai dengan rencana strategis yang telah dicanangkan Kemhan untuk periode 2010-2024. "Untuk mewujudkan profesionalitas TNI, tentunya Alutsista yang digunakan harus memehuhi standar spesifikasi teknis sesuai kebutuhan TNI sebagai pengguna," ujar Purnomo di sela-sela acara buka puasa bersama wartawan di Aula Bhineka Tunggal Ika, Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (2/8/2012).

Purnomo menjelaskan, Kemhan sesuai tugas dan fungsinya telah menyusun Minimum Essential Force sebagai tahapan pembangunan postur pertahanan negara yang dilaksanakan selama tiga periode rencana strategis (Renstra), yaitu pada 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Dalam kesempatan ini, Purnomo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada insan pers yang telah membantu menyosialisasikan program-program Kemhan ke khalayak luas.

Hadir dalam acara buka puasa bersama, para pejabat Eselon I dan II dan staf Kementerian Pertahanan, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto, dan Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono.

Sumber: Okzone.com

Agar Iran Tidak Diserang, Rusia Batalkan Jual Beli Rudal

Ilustrasi: thetruthseeker

TEHERAN - Duta Besar Iran untuk Rusia Seyed Mahmoud Reza Sajjadi mengatakan, demi mencegah serangan militer ke Iran, Rusia membatalkan kontrak penyediaan rudal S-300 dengan Negeri Persia itu.

"Salah satu syarat Rusia ke Barat adalah tidak menyerang fasilitas nuklir Bushehr. Itulah sebabnya Rusia menghentikan pengiriman S-300," ujar Dubes Sajjadi seperti dilansir Trend, Kamis (2/8/2012).

Berdasarkan kontrak yang ditandatangani kedua negara pada 2007 lalu, Rusia setuju untuk menyediakan setidaknya lima rudal S-300 untuk memperkuat sistem pertahanan udara Iran. Namun, penundaan yang terus menerus dilakukan Moskow menimbulkan kritikan keras dari Teheran.

Rusia sendiri kabarnya berubah pikiran untuk mentransfer rudal tersebut ke Iran. Negeri Beruang Merah itu berdalih, sistem persenjataan yang dimaksud termasuk dalam putaran keempat resolusi Dewan Keamanan PBB yang dilarang atas Iran.

Iran pun menggugat Rusia atas pelanggaran kontrak. Upaya ini berhasil membuat Moskow mengembalikan uang muka bersama dengan bunga pembelian pada Mei lalu. Dan Rusia menderita kerugian sekira USD1 miliar atau sekira Rp9.4 triliun (Rp9.460 per USD).

Setelah insiden pembatalan tersebut, Iran dikabarkan mulai mengembangkan sistem persenjataan canggih di dalam negeri. Pejabat pertahanan Iran mengumumkan, versi awal dari sistem persenjataan tersebut akan dipertontokan 2013 mendatang.

Dipengaruhi oleh bayang-bayang Barat dan Israel, Rusia kabarnya merasa perlu mengubah kebijakannya atas program nuklir Iran.

 

 

Sumber: Okezone.com

Rusia tambah tentara organik 2017

Moskow (ANTARA News) - Jumlah tentara organik dalam Pasukan Udara Rusia direncanakan menjadi 20.000 personel dalam lima atau tujuh tahun ke depan, kata Kepala Panglima Pasukan Angkatan Udara Letnan Jenderal Vladimir Shamanov.

Dia menjelaskan saat ini jumlah tentara organik Angkatan Udara Rusia (Voyenno-vozdushnye sily Rossi/VVS) sebanyak 9.500 tentara. Reorganisasi dan revitalisasi VVS telah dilaksanakan sejak 2010, di antaranya menghidupkan lagi Komando Pembom dan Patroli Jarak Jauh, yang bersandar pada armada Tupolev Tu-95 Bear, Sukhoi Su-22 Badger, dan Su-24 Fencer.

Pada masa Perang Dingin, komando operasional dan strategis ini sangat diwaspadai NATO selain kekuatan dan armada kapal selam serta peluru kendali balistik berkepala nuklir Rusia.

"VVS saat ini memiliki 35.000 staf dan total tentara organik kurang dari 30 persen atas jumlah tersebut," kata Shamanov dalam wawancara dengan RIA Novosti menjelang perayaan Hari VVS di Rusia, Kamis.

Jumlah pasukan khas di masing-masing unit VVS di seluruh wilayah Rusia sangat berbeda-beda.

Shamanov mengatakan di wilayah Tula dan Ryazan, Rusia tengah, total pasukan organik tidak lebih dari 15-20 persen dari seluruh jumlah anggota Angkatan Udara, sementara di salah satu unit Angkatan Udara di wilayah Volga, Ulyanovsk, sebesar 60 persen merupakan tentara organik.

Unit Pasukan Udara Rusia yang paling banyak tentara organiknya di dalam VVS --jumlah tentara dan sersan wajib militer sebesar 10 persen-- berada di Resimen Artileri di Kota Kostroma, sekitar 350 kilometer dari Moskow, tambah Shamanov.

Dia juga menilai jumlah batalion reaksi cepat di Pasukan Udara VVS akan ditambah dimana Rusia hingga saat ini hanya memiliki lima batalion yang utamanya terdiri dari staf organik.

Rencana penambahan pasukan VVS itu bagian rencana pemerintah meningkatkan jumlah tentara organik menjadi satu juta tentara Angkatan Bersenjata Rusia.

Saat ini Rusia terutama bergantung kepada tentara wajib militer dan hanya mempekerjakan 186.000 tentara organik yang pada 2017 jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 425.000 orang.

 

 Sumber: ANTARAnews

Rusia bangun kapal selam generasi terbaru

Severodvinsk, Rusia (ANTARA News) - Presiden Vladimir Putin mengawasi pemulaian pembangunan satu dari kapal selam generasi terbaru, Senin, dan berjanji meningkatkan kekuatan angkatan laut dengan senjata nuklir untuk mengamankan wilayah perairan.

Saat memimpin upacara mengawali pembangunan kapal selam yang dinamai seperti nama pelopor bagi Rusia modern, Prince Vladimir, Putin mengingatkan kepentingan kekuatan angkatan laut untuk melindungi penghasil minyak Rusia di Arktik yang kaya minyak.

"Jelas, angkatan laut adalah alat untuk melidungi kepentingan-kepentingan ekonomi nasional termasuk di daerah-daerah seperti Akrtik dimana sumber kekayaan biologi dan mineral terkonsentrasi," katanya.

Kapal selam generasi terbaru itu adalah kapal selam kelas Borei yang dirancang bisa membawa salah satu rudal nuklir antar-benua paling baru dan kuat negara itu, Bulava atau Mace.

"Kita yakin bahwa negara kita harus mempertahankan statusnya sebagai salah satu dari kekuatan angkatan laut terkemuka," kata Putin dalam pertemuan antara pejabat pemerintah dan komandan angkatan laut di galangan Sevmash, Rusia utara.

"Pertama kita berbicara tentang pembangunan bagian kekuatan nuklir strategis angkatan laut kita, tentang peran angkatan laut dalam mempertahankan keseimbangan nuklir strategis," katanya seperti dikutip AFP.

Menurut dia, Rusia akan memiliki delapan kapal selam kelas Borei pada 2020, dan pada saat yang sama angkatan laut akan menerima 51 kapal baru.
 
Putin akan berusaha menjadikan kapal-kapal selam dan rudal menjadi satu landasan bagi angkatan laut Rusia, yang akan menerima seperempat dari 20 triliun rubel (621,31 miliar dolar AS) pada akhir dekade ini.

Setelah hampir dua dasa warsa kekurangan dana, Rusia harus memodernisasi kekuatan tempurnya, dan mendesain ulang persenjataan.

Wakil Perdana Menteri yang bertugas menangani industri pertahanan, Dmitry Rogozin, mengatakan bahwa Moskow kemungkinan akan meminta bank-bank pemerintah untuk mendukung pendanaan melalui kredit senilai 200-300 miliar rubel setiap tahun bagi keseluruhan rencana itu.

Sumber: ANTARAnews

Inilah Motif Kepentingan AS-Israel di Suriah

REPUBLIKA.CO.ID,BEIJING---Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, dalam pertemuan dengan insan media China, mengungkapkan fitnah sangat besar dilontarkan oleh AS dan Zionis terhadap Suriah.

Ramin Mehmanparast mengatakan di Beijing, Selasa malam (31/7), bahwa wilayah Timur Tengah memiliki kepentingan yang sangat besar bagi AS dan sekutunya.

Ia menambahkan mereka tak ingin menutup wilayah tersebut karena dua alasan sumber daya yang sangat berlimpah --minyak dan gas-- serta kekhawatiran bisa membahayakan keamanan rejim Zionis.

Saat merujuk kepada Kebangkitan Islam (Arab Spring) dan gerakan rakyat di wilayah itu sejak dua tahun lalu, ia mengatakan rakyat mencari kemerdekaan dan menjatuhkan para diktator dari kekuasaan.

Ia menyatakan para pejabat Amerika sangat mengetahui jika semua negara di wilayah tersebut memperoleh kemerdekaan, maka keamanan rezim Zionis akan menghadapi bahaya serius, demikian laporan IRNA.

Setelah perubahan pemerintah di Mesir dan kejatuhan sekutu AS, Hosni Mubarak, maka Amerika sedang mempertimbangkan untuk merusak kestabilan Suriah guna membuat lemah kelompok perlawanan.

Jadi, menciptakan kekacauan dan ketegangan di Suriah, dengan melecehkan tuntutan sebagian rakyat Suriah menjadi agenda AS dan sekutunya, kata Mehmanparast.

Ia mengajukan pertanyaan mengapa AS tidak bereaksi terhadap gerakan rakyat di Bahrain, Arab Saudi dan Yaman, dan mengatakan itu menunjukkan mereka hanya berusaha membuat lemah jalur perlawanan dan melindungi keamanan rezim Zionis.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran tersebut mengatakan strategi utama AS di Suriah ialah menciptakan perang saudara. Ia juga menambahkan ketika mereka --AS-- tak berhasil mengobarkan perang saudara, mereka berusaha memanfaatkan negara lain untuk mempersenjatai orang guna menciptakan konflik di sana.

Mehmanparast menegaskan pemerintah dan rakyat Suriah saat ini sedang mempertahankan keutuhan wilayah dan kepentingan nasional mereka. Ditambahkannya, situasi di Suriah sekarang adalah perang berskala penuh terhadap satu negara merdeka.

Ramin Mehmanparast menekankan Iran percaya pada penyelesaian masalah Suriah. Untuk itu, campur tangan dan pengiriman senjata mesti dihentikan dan kemudian dalam suasana yang damai, tuntutan rakyat mesti diajukan dan pemerintah mesti melakukan tindakan dasar menuju pembaruan. Dalam proses itu, rakyat Suriah adalah pembuat keputusan utama, jadi Iran mendukung rencana utusan gabungan PBB-Liga Arab Kofi Annan.

Dalam pertemuan tersebut, yang berlangsung selama tiga jam, Mehmanparast juga menjelaskan secara terperinci mengenai kebijakan bermusuhan AS terhadap Iran, termasuk pemberlakuan sanksi secara sepihak.

Sumber:  REPUBLIKA

PT Lundin Rancang Tiga Varian Kapal Patroli Trimaran 63m

Jakarta: PT. Lundin Industry Invest dalam laman resminya memperkenalkan produk terbarunya kapal patroli Trimaran 63m.

PT. Lundin merancang jenis kapal ini dalam tiga varian yaitu Offshore Patrol Vessels, Offshore Patrol and Search And Rescue Vessels, dan Fast Missile Patrol Vessel.63m Fast Missile Catamaran

Varian Fast Missile dirancang berkarakteristik siluman, dipersenjatai meriam dan rudal, dilengkapi kapal cepat Rigid Hull inflatable boat (RHIB) 11m dan dapat membawa satu unit helikopter. Kapal hanya diawaki 23 personil dan 7 personil pasukan khusus.

Kemhan telah memesan 4 unit kapal jenis ini, diharapkan seluruh kapal selesai dibangun pada 2014. Satu unit trimaran dibanderol Rp 114 Milyar diambil dari APBN 2011.

TNI AL akan mempersenjatai kapal trimaran dengan rudal berjarak jelajah 120 kilo meter.

63m OPV Catamaran









63m SAR Catamaran

Sumber: BERITA HANKAM

Matrix Mama RuNet Gourmet Spirit of the Times Outsider’s Inside World India Successfully Test Fires BrahMos Cruise Missile

The Indian army has successfully test-fired a BrahMos supersonic cruise missile, a spokesman for BrahMos Aerospace, which produces the missile, said on Sunday.

“The test launch aimed to check the work of some new systems installed on the missile,” the spokesman said.

The missile was launched from the Chandipur missile test range in the eastern province of Orissa.

BrahMos Aerospace Ltd, set up in 1998, manufactures supersonic cruise missiles based on the Russian-designed NPO Mashinostroyenie 3M55 Yakhont (SS-N-26).

The BrahMos missile has a range of 290 km (180 miles) and can carry a conventional warhead of up to 300 kg (660 lbs). It can effectively engage targets from an altitude as low as 10 meters (30 feet) and has a top speed of Mach 2.8, which is about three times faster than the U.S.-made subsonic Tomahawk cruise missile.

Sea- and ground-launched versions have been successfully tested and put into service with the Indian Army and Navy.

The flight tests of the airborne version will be completed by the end of 2012. The Indian Air Force is planning to arm 40 Su-30MKI Flanker-H fighters with BrahMos missiles.

Russia and India have recently agreed to develop hypersonic BrahMos 2 missile capable of flying at speeds of Mach 5-Mach 7.

Sumber: RIANOVOSTI

Bantu Sistem Pertahanan Rudal Israel, AS Sumbang USD70 Juta

YERUSALEM - Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak berterima kasih kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama atas keputusannya untuk memperkuat kerjasama antara AS dan Israel.

"Menhan Barak menyambut baik penandatanganan RUU yang nantinya memperkuat kerjasama pertahanan antara AS dan Israel termasuk juga keputusan AS untuk memberikan tambahan bantuan sekira USD70 juta terkait dengan proyek pertahanan rudal, Iron Dome," ujar Kementerian Pertahanan Israel seperti dilansir AFP, Minggu (29/7/2012).

"Penandatanganan ini adalah ekspresi baru dari dukungan berkelanjutan yang ditunjukkan Pemerintahan Obama dan Kongres AS terhadap keamanan Israel," tambah pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Obama dikabarkan telah menandatangani RUU ini pada Jumat 27 Juli lalu. Penandatanganan ini disaksikan secara langsung oleh anggota parlemen AS dan pelobi pro Israel AIPAC.

"Penandatanganan yang memberikan akses istimewa kepad Israel atas sistem persenjataan dan amunisi AS ini menegaskan komitmen tidak tergoyahkan kami atas keamanan Israel," tegas Presiden Obama.

Bantuan AS kepada Israel terkait dengan proyek Iron Dome ini sendiri merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya AS memberikan pendanaan awal sekira USD 205 juta kepada Israel. Proyek ini sendiri diketahui merupakan proyek pertahanan rudal yang dirancang khusus untuk melindungi Israel dari serangan roket oleh kelompok militan Islam, baik di Lebanon atau pun Jalur Gaza.

Sumber: Okezone.com

Taiwan mulls buying used US tanks

M1 Abrams tanks entered US service in 1980 and replaced M60s

TAIPEI — Taiwan is considering purchasing tanks used by the United States in Iraq and Afghanistan to update its ageing fleet, the defence ministry and media said on Monday.

Taiwan remains wary of China despite a recent improvement in relations and military experts say the self-ruled island would deploy tanks in the event of a land invasion by its powerful neighbour.

M1 Abrams, which entered US service in 1980 and replaced M60s, are a third-generation main battle tank and would bolster Taiwan's fleet of about 1,200 tanks, mostly M60s and M48s.

The island -- which broke away from China in 1949 at the end of a civil war -- also has dozens of Korean war and Vietnam war-vintage M41s.

"The case is under the army's evaluation. After all, the tanks have been used for a while," David Lo, spokesman for the defence ministry, told AFP.

"A lot of issues need to be considered. To name just a few, it's logistic support, if they could work under the current maintenance system for M60s," Lo said.

The Taipei-based United Daily News said some US military equipment may be left to Iraqi and Afghan troops, others may be sold to US allies.

In reaction to queries raised at parliament, Taiwan's deputy defence minister Chao Shih-chang has said the army needs to procure 200 tanks, the News said.

Washington remains the leading arms supplier to Taiwan despite its switching of diplomatic recognition from Taipei to Beijing in 1979.

Sumber: google

AS Jelaskan ke Israel Rencana Serang Iran

Kapal selam Israel

Metrotvnews.com, Jerusalem: Penasihat Dewan Keamanan Nasional Presiden Barack Obama, Thomas Dinilon menjelaskan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang rencana menyerang Iran seandainya diplomasi untuk menghentikan program nuklirnya gagal. Dinilon mengutarakan rencana itu dalam perundingan dengan Netanyahu pada awal bulan ini seperti dilaporkan surat kabar Israel, Haaretz pada Ahad (29/7).

Seorang staf senior Netanyahu menolak memberi komentar mengenai berita itu satu wawancara dengan satu stasiun radio Israel. "Kami tidak dapat memberikan komentar mengenai pertemuan-pertemuan diplomatik tertutup," kata seorang pejabat Israel lainnya yang dihubungi melalui telepon.

Haaretz mengatakan taklimat rahasia itu adalah usaha yang sangat penting oleh para pejabat tingkat tinggi AS saat mengunjungi Israel dalam bulan belakangan ini, termasuk Menlu Hillary Clinton. Ada upaya juga membujuk Israel untuk tidak melancarkan serangan militernya sendiri terhadap Iran.

Laporan itu bertepatan dengan kunjungan pesaing utama Obama ke Israel. Kandidat Republik Mitt Romney, yang menurut rencana akan bertemu Netanyahu pada Ahad.

Mengutip seorang pejabat senior AS yang berbicara tanpa bersedia namanya, surat kabar itu mengatakan Donilon telah mengemukakan kepada Netanyahu Pentagon sedang merencanakan satu keputusan yang mungkin diambil untuk menyerang fasilitas-fasilitas nuklir Iran.

Pejabat yang sama mengatakan Donilon juga merinci kemampuan militer AS untuk menembus fasilitas-fasilitas nuklir yang berada di bawah tanah yang dalam. Aksi itu akan dilakukan jika diplomasi dengan Iran mengalami jalan buntu.

Kegagalan perundingan antara Iran dan enam negara untuk menjamin satu terobosan menghentikan usaha Iran membangun senjata-senjata nuklir. Pihak internasional cemas bahwa Israel, yang diduga luas satu-satunya negara di Timur Tengah memiliki senjata nuklir, mungkin akan melancarkan serangan militer terhadap fasilitas-fasilitas nuklir Iran. Sebaliknya, Iran selalu mengatakan program nuklirnya hanya untuk tujuan-tujuan damai.

Dalam satu kunjungan ke Jerusalem bulan ini, Menlu AS Hillary Clinton mengatakan Israel dan Washington sepaham soal Iran.  "Pilihan kami sendiri adalah jelas, kami akan menggunakan segala unsur kekuatan AS untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir," kata Hillary.

 

 

Sumber: Metrotvnews