INDONESIA TERIMA OFFSET DARI BOEING

JAKARTA-(IDB) :Pabrikan pesawat terbesar di AS, Boeing Company akhirnya akan membdri offsetkepada Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk AS, Dino Patty Djalal, Rabu (9/5/2012) di Jakarta. “Akhirnya Boeing memberi offset ke kita setelah bertahun-tahun kita perjuangkan,” ujar Dino di Kantor Kementerian Perhubungan.

Offset merupakan praktek pemberian kompensasi oleh industri asing sebagai persyaratan dari suatu negara ketika melakukan pembelian. Dalam kasus Boeing ini dilatarbelakangi karena banyaknya pihak industri dari Indonesia dan TNI AU yang membeli pesawat dari Boeing.

Seperti pembelian pesawat udara sipil B737-800NG oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan B737-900ER, B737-Max oleh Lion Air yang jumlahnya lebih dari 20 miliar dollar AS. Selain itu juga ada pembelian pesawat F-16 dan helikopter Apache oleh TNI AU.

Bentuk offset bermacam-macam dan biasanya ditentukan oleh negara pembeli produk berapa prosentase dari nilai keseluruhan transaksi penjualan. Biasanyaoffset dipakai untuk mengembangkan industri domestik negara pembeli, transfer teknologi, memajukan investasi, dan meningkatkan lapangan pekerjaan.

Selain itu juga untuk mendapatkan teknologi baru, mendukung industri domestik yang strategis, mendapatkan akses terhadap pasar baru, meningkatkan nilai ekspor, dan meningkatkan hubungan dengan perusahanaan multinasional.

Untuk Indonesia, menurut Dino, nilainya lebih dari yang diperkirakan. “Kalau cuma untuk menghidupkan PTDI,  maka nilai jumlahnya sangat cukup,” ujar Dino sambil tertawa.

Berkaitan dengan itu, hari ini diadakan diskusi antara stakeholder di bidang transportasi udara untuk merumuskan apa bentuk offset yang akan diminta kepada Boeing.

Selain dihadiri Dino, diskusi juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Ikhsan Tatang, perwakilan dari GMF, Garuda, Lion, BPPT, PTDI, PT Len, PT Pindad, Susi Air, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perisdustrian.

“Selanjutnya akan dibentuk tim kecil oleh Dirjen Perhubungan Udara untuk merumuskan apa-apa saja yang nanti akan kita ajukan,” ujar Ikhsan Tatang. 

Sumber : Kompas

AL NATUNA TINGKATKAN PATROLI KAPAL PERANG

NATUNA-(IDB) :Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Ranai, Kolonel Laut (P) Suhartono, Rabu, mengatakan akan meningkatkan patroli kapal perang di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan dari 19 kali pertahun 40 kali pertahun.
   
Hal tersebut diungkapkan Suhartono pada audiensi Kepala Kantor Berita Antara Biro Kepulauan Riau (Kepri), Evi R Syamsir ke  Markas Komando (Mako) Lanal Ranai, di Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri.
   
"Berdasarkan data tahun lalu, patroli kapal perang di Natuna hanya dilakukan sebanyak 19 kali pertahun, namun saat ini kami akan meningkatkan patroli hingga maksimal 40 kali dala setahun," ungkapnya.
   
Dia mengatakan dimasa kepemimpinannya yang baru berjalan delapan bulan, pihaknya berupaya melakukan peningkatan patroli antara 30 hingga 40 kali pertahun.
   
"Sampai saat ini kami sudah melakukan patroli sebanyak 30 kali," sebutnya.
   
Wilayah operasional Lanal Ranai yang berada di ALKI-I tingkat kerawanannya cukup tinggi, khususnya perairan Natuna, karena  wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Vietnam,.
   
"Sehingga Lanal Ranai selaku pelaksana operasi Keamanan Laut (Kamla) diwilayahnya harus mampu melaksanakan pengendalian laut dan menciptakan terwujudnya keamanan laut di wilayah tersebut," ucapnya. 
  
Menurutnya, hal ini menjadi agenda penting bagi Kabupaten Natuna yang secara nasional menjadi wilayah strategis nasional yang patut dijaga dari gangguan pihak asing.
   
"Tidak bisa dipungkiri, kehadiran kapal perang yang selalu rutin melakukan patroli menjadi tolak ukur bagi pihak asing. "Natuna selalu menjadi incaran pihak asing dan kita konsen terhadap keamanan laut Natuna, khususnya," jelasnya.
   
Ia mengakui, Natuna yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Vietnam memiliki nilai strategis bagi NKRI dan bagi negara asingpun selalu memantau.
   
"Jangan salah, informasi keamanan laut kita selalu disortir oleh negara asing dan mereka sangat meremehkan negara kita," sebutnya.
   
Karena itu, Suhartono akan melakukan berbagaiupaya sesuai porsinya. "Kita akan memperbanyak kapal dan membangun radar di pulau-pulau," ujarnya.
   
Selama ini, menurutnya AL Ranai belum memiliki radar. "Untuk itu, pihaknya akan berupaya mewujudkan radar yang diletakkan di pulau-pulau seperti pulau Midai, Subi dan Serasan. Radar adalah indera bagi AL,"  tegasnya.
   
Hal senada dikatakan Kabiro Antara Biro Batam, Evy bahwa pihaknya menganggap Kabupaten Natuna sangat penting dari segi penyiaran informasi.
   
"Merah putih tetap kita pegang teguh, apalagi di kawasan perbatasan yang merupakan laman NKRI," tegasnya.
   
Dia mengatakan, keberadaan Antara di Kabupaten Natuna sebagai penyampai informasi tentang Kabupaten Natuna ke pihak luar.
   
"Apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat Natuna dapat digesa melalui informasi-informasi yang terus kita siarkan, kitapun komit dengan upaya pihak-pihak terkait dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui informasi," paparnya.
   
"Hal yang palng penting adalah merah putih dulu," tandasnya.

Sumber : Antara

Walau Ditolak, Menhan Ngotot Beli Kapal Perang Asal Inggris

Dalam MEF yang dituangkan dalam Renbangkuat TNI AL 2024, dibutuhkan 40 kapal perusak kawal rudal (korvet, fregat, destroyer), saat ini baru dimiliki 14 kapal (3 Fatahilah class, 1 KHD, 6 Ahmad Yani class, dan 4 Diponegoro class), masih diperlukan lagi 26 kapal lagi untuk waktu 12 tahun (photo : boakesy53)

[SURABAYA] Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, DPR RI dan TNI Angkatan Laut (AL) saat ini sedang meninjau proses pembuatan kapal tempur jenis Multi Role Light Frigate (MRLF) yang ditolak DPR RI.

Ada apa sih, pemerintah ngotot membeli kapal dari luar negeri, sementara bangsa sendiri sudah bisa memproduksi kapal perang sendiri?

"TNI AL memang meminta pembelian kapal Frigate itu, karena kapal itu modern sekali, bisa untuk serangan bawah air, serangan permukaan air, dan serangan udara," katanya setelah meresmikan Gedung "Technopark" UPN Veteran Jatim di Surabaya, Rabu (9/5).

Didampingi Rektor UPN Veteran Jatim Prof Dr Ir Teguh Soedarto MP, ia mengemukakan hal itu menanggapi penolakan Komisi I DPR RI untuk pembelian tiga unit kapal tempur jenis MRLF yang dibuat perusahaan di Inggris itu, karena kapal itu sudah ditolak oleh Brunei dan Vietnam.

Menurut Menhan, penolakan suatu negara untuk tidak jadi membeli suatu alutsista itu memiliki alasan tersendiri, dan alasan penolakan negara itu belum tentu menjadi alasan negara lain untuk tidak jadi membeli juga.

"Alasan Brunei tidak jadi membeli itu internal mereka, dan alasan itu belum tentu sama dengan alasan negara lain, karena itu sekarang ada tim dari DPR RI dan TNI AL yang meninjau langsung proses pembuatan kapal itu," tukasnya.

Bahkan, katanya, bila kapal frigate itu sudah dibeli pun,  tetap harus melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat. "Jadi, kita tidak hanya membeli, tapi di sisi lain akan ada tim yang melakukan pengawasan dan pengendalian itu," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Brunei mencium ada aroma penggelembungan anggaran dalam pengadaan kapal itu dan spesifikasi juga diturunkan, sehingga Sultan Brunei tidak mau membayar, namun perusahaan Inggris BAE akhirnya memperkarakan Brunei ke Arbitrase Internasional pada 2007, sehingga Brunei pun terpaksa membayar.

Menanggapi protes DPR itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan, TNI AL memang memerlukan tambahan armada untuk menjaga wilayah perbatasan laut Indonesia.

"Soal masalah teknis yang dialami oleh kapal perang ini, silakan DPR menyiapkan tim teknis untuk mengetes kapal tersebut. Kata orang kalau tidak percaya silakan dicoba. Apa benar miring atau tidak," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi DPR RI pada beberapa waktu lalu. [Ant/L-8]

(Suara Pembaruan)

TNI AL Kerahkan 4 KRI Peringati Patkor Indosin

BATAM (Pos Kota) – TNI AL kerahkan  empat  KRI dalam memperingati Patroli Terkoordinasi Indonesia – Singapura (Patkor Indosin)  yang ke – 20. Ke-empat kapal tersebut bertolak dari dermaga Batu Ampar  Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam guna menuju pangkalan Changi Naval Base Singapura,  pada Rabu (9/5) ini untuk menuju Singapura.
Patkor Indosin merupakan operasi yang digelar oleh TNI AL dan Angkatan Laut Singapura guna menangkal dan menindak pelanggaran hukum serta pengamanan perbatasan laut di Selat Philips dan Selat Singapura. Selain diikuti angkatan laut kedua  negara tersebut, kegiatan ini juga melibatkan unsur Polisi Perairan Polair dari Kepolisian Republik Indonesia.
Ke empat unsur KRI TNI AL yang diberangkatkan adalah, KRI Clurit – 641, KRI Vipper – 820, KRI Welang – 808, serta KRI Siribua – 859. Selain mengerahkan unsur Kapal Perang, TNI AL juga menerjunkan dua tim  Komando Pasukan Katak (Kopaska) dari Komando Armada RI Kawasan Barat dengan menggunakan Sea Rider Kopaska, selain itu dilibatkan juga unsur Pesawat Udara TNI AL, serta dua Kapal Polair yaitu, KP 011 Zaitu dan KP 012 Kedidi. Sedangkan Singapura menerjunkan sedikitnya tiga kapal perang serta satu pesawat udara jenis Foker 50 MPA.
Pada kegiatan peringatan 20 tahun Patkor Indosin, akan digelar berbagai kegiatan, diantaranya, Sailing Pass dan Flying Pass yang diikuti oleh KRI TNI AL maupun Kapal Perang dari Angkatan Laut Singapura, serta demonstrasi penanggulangan perompakan dari Kopaska TNI AL di perairan perbatasan Indonesia dengan Singapura.
Dalam kegiatan ini direncanakan akan dihadiri oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno, Chief of Defence Force Singapura LG Neo Kian Hong, Chief of Navy Singapura RADM Ng Chee Peng, para pejabat tinggi TNI, serta para pejabat tinggi militer Singapura.

Sumber : Poskota