Panglima TNI: Radar RI Sulit Deteksi Pesawat Mata-mata

 

VIVAnews - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, mengaku belum menerima laporan penemuan pesawat "target drone" di perairan Pulau Pucung, Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Kepulauan Riau, Senin pagi 12 November 2012. TNI Angkatan Udara belum melaporkan penemuan itu.

Menurut Agus, pesawat tersebut belum tentu milik TNI AU. Bisa saja pesawat itu berasal dari luar wilayah Indonesia. "Mungkin (pesawat itu) dari negara lain. Nanti saya cek dulu pokoknya," kata Agus.

Agus menjelaskan, pertahanan Indonesia memang harus mewaspadai pesawat-pesawat tanpa awak seperti ini. Apalagi jika pesawat tanpa awak itu difungsikan untuk mata-mata. Tentu akan berbahaya untuk keamanan negara.

Namun sayangnya, upaya untuk mendeteksi pesawat-pesawat tanpa awak di wilayah Indonesia sedikit terhambat. Radar pertahanan Indonesia tidak bisa mendeteksi pesawat-pesawat yang terbang sangat rendah. "Radar kita ketinggian. Kalau pesawat tanpa awak itu diterbangkan hanya 100 meter di atas permukaan laut, pasti tidak akan terdeteksi. Oleh karena itu pesawat-pesawat seperti ini harus kita waspadai terus," kata Agus.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Maskal Madya Azman Yunus, memastikan pesawat yang ditemukan itu bukanlah pesawat mata-mata. Pesawat ini merupakan pesawat target. Biasanya, pesawat ini dijatuhkan dari pesawat dan kemudian dijadikan sasaran tembak dari bawah.

 

 

Sumber: Vivanews

Persaingan Barat Mengobral Senjata ke Timur Tengah

 

Kontrak jual-beli senjata antara Arab Saudi dan Amerika Serikat seakan tidak ada akhirnya dan bahkan terjadi lonjakan dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) mengkonfirmasikan penandatanganan kontrak penjualan pesawat militer dan perlengkapannya kepada Arab Saudi.

 

Pentagon menyatakan, Amerika Serikat berencana menjual 20 unit pesawat kargo militer dan lima pesawat pengisian bahan bakar senilai 6,7 milyar USD ke Arab Saudi. Kontrak itu termasuk biaya pelatihan, dukungan logistik, suku cadang dan peralatan untuk pesawat tersebut.

 

Termasuk dalam paket kontrak tersebut adalah pesawat  C-130J-30 Super  Hercules  dan KC-130J—jenis pesawat pengisi bahan bakar—yang  akan menggantikan armada udara Arab Saudi yang mulai menua.

 

Penjualan pesawat tersebut akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS dengan membantu meningkatkan keamanan sebuah negara sahabat, menjadi kekuatan penting di Timur Tengah.

 

Riyadh meningkatkan belanja militernya secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

 

Pada 2010, Arab Saudi juga telah menandatangani kontrak pembelian senjata dari Amerika Serikat senilai 60 milyar USD dan menjadi pembeli terbesar senjata di antara negara-negara berkembang pada tahun 2011.

 

Di antara negara-negara Arab di bagian selatan Teluk Persia, Arab Saudi merupakan konsumen senjata Amerika Serikat. Saat ini, milyaran dolar telah dikeluarkan oleh Arab Saudi untuk menimbun persenjataan yang selain tidak dapat menggunakannya, juga tidak penting untuk Saudi. Pertanyaannya adalah mengapa Arab Saudi menumpuk persenjataan dari AS?

 

Banyak pemerhati yang berpendapat bahwa pembelian senjata itu selain untuk menyampaikan pesan negatif kepada musuh bebuyutan Amerika Serikat di kawasan yaitu Iran, juga dalam rangka menyelamatkan perekonomian Negeri Paman Sam yang sedang sekarat.

 

Sulit untuk mengingkari alasan kedua yang dikemukakan para analis soal penjualan senjata ke Arab Saudi itu. Di saat AS dan semua negara Eropa sedang menghadapi gelombang krisis ekonomi, terjadi persaingan serius antara AS, Inggris dan Perancis untuk menjajakan persenjataan mereka ke negara-negara Timur Tengah kaya minyak.

 

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris, David Cameron dalam kunjungannya ke kawasan menandatangani perjanjian militer dan menjajakan pesawat Typhoon kepada negara-negara regional.  Angka yang ditawarkan Cameron juga sangat mengejutkan yaitu 100 unit jet tempur Typhoon.

 

Adapun alasan pertama yang dikemukakan pengamat juga sangat penting. Iran sebagai penghalang utama politik imperialisme Barat di kawasan, diposisikan Amerika Serikat dan Eropa sebagai potensi ancaman terbesar bagi negara-negara Arab. Tanpa menebar klaim-klaim infaktual tentang ancaman dari Iran, Barat jelas tidak akan sukses mengobral senjatanya di Timur Tengah.  

 

Republik Islam Iran yang telah menghadapi sanksi dari Barat sejak kemenangan Revolusi Islam pada tahun 1978, dalam beberapa tahun terakhir mencapai berbagai terobosan dan perkembangan di bidang militer. Dengan mengandalkan kemampuan dalam negeri, Iran berhasil mandiri dalam memproduksi perangkat keras dan lunak militer. Meski demikian Republik Islam berulangkali menyatakan bahwa kekuatan militernya bukan ancaman untuk negara manapun mengingat doktrin militer Iran berlandaskan pada prinsip pertahanan.

 

Apakah para penguasa Arab di Timur Tengah dan Teluk Persia tidak menyadari fakta ini bahwa mereka tengah dijadikan boneka kepentingan ilegal Barat dan Amerika Serikat?

Sumber: Irib

Tangkal China, Jepang Tingkatkan Aliansi dengan AS

 

Foto : Pasukan Beladiri Jepang (IST) 

 

TOKYO – Menteri Pertahan Jepang, Saito Morimoto, menyatakan bahwa Jepang ingin merevisi aliansi pertahanannya dengan Amerika Serikat (AS). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan dukungan AS atas sengketa yang terjadi antara Jepang dan China atas Kepulauan Senkaku.

Morimoto menyatakan pihaknya ingin memasukan aturan-aturan yang menjelaskan bentuk kerja sama militer dengan AS apabila Jepang terseret dalam sengketa teritorial dengan negara lain. Hubungan Jepang – China memanas sejak beberapa bulan lalu akibat sengketa atas wilayah Kepulauan Senkaku.

“Situasi ancaman di wilayah Asia timur tidak hanya datang dari Korea Utara, china pun saat ini meningkatkan aktivitas angkatan lautnya. Dengan berubahnya kondisi politik di wilayah ini kami ingin meningkatkan aliansi yang dimiliki Jepang dengan AS”, ujar Morimoto dalam statemennya, seperti dikutip The New York times, Minggu (11/11/2012)

Selama ini China terus memberikan tekanan kepada Jepang dalam sengketa tersebut dengan mengirimkan armada lautnya ke perairan Kepulauan Senkaku secara reguler. Pihak penjaga pantai Jepang menyatakan armada China telah memasuki perairan di Kepulauan Senkaku sebanyak 21-kali.

Kepulauan Senkaku saat ini dikuasai oleh Jepang namun China mengkalim kepulauan tersebut sebagai wilayahnya. Pihak China menyebut Kepulauan Senkaku sebagai Kepulauan Diaoyu.

Terakhir kalinya aliansi pertahanan yang dimiliki Jepang – AS direvisi terjadi pada tahun 1997. Pada masa itu pakta asliansi direvisi untuk merspons ancaman dari program nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara.

 

 

Sumber:  Okezone

Curiga Korupsi, Irak Batal Beli Senjata dari Rusia

 

VIVAnews - Irak membatalkan kesepakatan pembelian senjata senilai US$4,2 miliar atau sekitar Rp40,4 triliun dari Rusia. Pembatalan itu dilakukan setelah Perdana Menteri Irak, Nouri Maliki, mengadakan lawatan ke Rusia.

Laman BBC, Sabtu 10 November 2012, memberitakan pembatalan ini dilakukan karena Maliki, mencurigai adanya praktik korupsi oleh tim pengadaan senjata itu setelah kunjungan ke Rusia tersebut. "Investigasi tengah berlangsung," kata Maliki.

Selama rezim Saddam Husein, Rusia merupakan pemasok senjata terbesar bagi Irak. Namun, setelah rezim diktator ini tumbang, peran dominan itu digantikan oleh Amerika Serikat. Dan pembelian kali ini akan menempatkan Rusia sebagai negara pemasok senjata terbesar kedua ke Irak setelah AS.

Pada Oktober lalu, Maliki mengatakan Irak tidak ingin masuk dalam monopoli dari negara manapun dalam bidang persenjataan. Untuk itu, ditandatangani kesepakatan pembelian senjata dari Rusia tersebut. Tak ada komentar apa pun dari pemerintah Rusia terkait pembatalan ini.

Senjata-senjata yang akan dibeli dari Rusia ini termasuk helikopter serang dan rudal.

Irak memang sedang membangun kembali militernya setelah operasi militer yang dipimpin AS untuk memerangi kelompok pemberontak berakhir.

Analis perdagangan senjata dunia, Igor Korotchenko, mengatakan, pembatalan ini menjadi yang pertama dalam sejarah perdagangan senjata Rusia. "Setelah kesepakatan jual beli sebulan lalu, saya mengatakan AS tidak akan mengizinkan Irak membeli senjata dalam jumlah besar dari Rusia. Saya yakin Washington melihat kesepakatan ini sebagai skenario yang tidak bisa diterima," kata Korotchenko.

"Alasan korupsi saya kira hanya kedok. Saya tidak melihat adanya praktik korupsi dalam kesepakatan ini. Saya yakin ini hanya dalih, dan alasan yang benar adalah Washington memberi tekanan pada Baghdad," tuturnya.

 

 

Sumber: Vivanews