Presiden Myanmar Thein Sein (Foto: AFP)
WASHINGTON - Presiden Myanmar Thein Sein
menyatakan negaranya akan menanda tangani Traktat Anti Proliferasi
Nuklir (APT). Dengan mengikuti traktat tersebut maka segala aktivitas
nuklir di Myanmar nantinya akan diawasi oleh badan internasional.
Saat dikuasai oleh rezim junta militer Myanmar sempat mengutarakan keinginannya untuk mengembangkan program nuklir. Saat itu banyak pihak yang khawatir Myanmar berencana untuk memiliki senjata nuklir seperti halnya yang dilakukan oleh Korea Utara (Korut).
Korut keluar dari APT karena negara tersebut ingin mengembangkan senjata nuklir. Dalam APT, negara penandatangan dilarang mengembangkan nuklir untuk tujuan militer.
“Keputusan Myanmar tersebut sangatlah positif, ini menunjukkan keseriusan Myanmar untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan terbuka," ujar seorang pengamat kebijakan nuklir David Albright, seperti dikutip Associated Press, Rabu (21/11/2012).
Namun banyak juga pihak yang masih skeptis. Senator Amerika Serikat (AS) Richard Lugar, meminta Myanmar untuk membuka dahulu bentuk hubungannya dengan Korut, khususnya dalam program pengembangan nuklir.
Pada Tahun 2008 Pemerintah Myanmar diketahui melakukan konsultasi dengan pejabat Korut yang menjadi kepala program pengembangan nuklir di negara pimpinan Kim Jong Un tersebut. Namun Presiden AS Barack Obama menyatakan, hubungan Myanmar dengan Korut hanyalah sebatas perdagangan senjata dalam skala kecil.
Saat ini Myanmar sedang menjalankan proses reformasi untuk menjadi negara yang lebih demokratis. Presiden Thein Sein melakukan kebijakan reformis seperti pembebasan tahan politik dan masuknya warga sipil ke pemerintahan yang sebelumnya dikuasai sepenuhnya oleh militer.
Pihak barat pun langsung menunjukkan dukungannya terhadap perubahan di negara Asia Tenggara itu. Termasuk juga Obama yang mengunjungi negara tersebut Senin 19 November lalu, kunjungan tersebut merupakan pertama kalinya dilakukan Presiden AS ke Myanmar.
Saat dikuasai oleh rezim junta militer Myanmar sempat mengutarakan keinginannya untuk mengembangkan program nuklir. Saat itu banyak pihak yang khawatir Myanmar berencana untuk memiliki senjata nuklir seperti halnya yang dilakukan oleh Korea Utara (Korut).
Korut keluar dari APT karena negara tersebut ingin mengembangkan senjata nuklir. Dalam APT, negara penandatangan dilarang mengembangkan nuklir untuk tujuan militer.
“Keputusan Myanmar tersebut sangatlah positif, ini menunjukkan keseriusan Myanmar untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan terbuka," ujar seorang pengamat kebijakan nuklir David Albright, seperti dikutip Associated Press, Rabu (21/11/2012).
Namun banyak juga pihak yang masih skeptis. Senator Amerika Serikat (AS) Richard Lugar, meminta Myanmar untuk membuka dahulu bentuk hubungannya dengan Korut, khususnya dalam program pengembangan nuklir.
Pada Tahun 2008 Pemerintah Myanmar diketahui melakukan konsultasi dengan pejabat Korut yang menjadi kepala program pengembangan nuklir di negara pimpinan Kim Jong Un tersebut. Namun Presiden AS Barack Obama menyatakan, hubungan Myanmar dengan Korut hanyalah sebatas perdagangan senjata dalam skala kecil.
Saat ini Myanmar sedang menjalankan proses reformasi untuk menjadi negara yang lebih demokratis. Presiden Thein Sein melakukan kebijakan reformis seperti pembebasan tahan politik dan masuknya warga sipil ke pemerintahan yang sebelumnya dikuasai sepenuhnya oleh militer.
Pihak barat pun langsung menunjukkan dukungannya terhadap perubahan di negara Asia Tenggara itu. Termasuk juga Obama yang mengunjungi negara tersebut Senin 19 November lalu, kunjungan tersebut merupakan pertama kalinya dilakukan Presiden AS ke Myanmar.
Sumber: Okezon
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
KOMEN POSITIF "OK"