HRW Kecam Rencana Penjualan Senjata Inggris untuk Indonesia

Pengawas Hak Asasi Manusia (HRW) mengecam keputusan Inggris menjual senjata ke Indonesia untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, dan menilainya  tidak tepat mengingat terjadinya "pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia di negara Asia Tenggara.
 
Dalam statemen yang dirilis Jumat (27/4), HRW mengecam kebiajkan Inggris yang mencari peluang ekspor senjata untuk mendongkrak perekonomiannya, sementara pada saat yang sama mengabaikan kemungkinan penggunaan persenjataan tersebut dalam menindas warga Indonesia.
HRW menegaskan, "Pemerintah Indonesia tidak berbuat banyak untuk menghentikan eskalasi kekerasan dan diskriminasi ... terhadap kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah, Kristen, dan Syiah."
 
Perdana Menteri Inggris, David Cameron berserta rombongannya, termasuk perwakilan dari perusahaan senjata seperti BAE Systems, tiba di Jakarta pada 11 April untuk membahas rencana penjualan senjata ke Indonesia dengan tujuan meningkatkan lapangan kerja dan investasi Inggris.
 
Perdana Menteri Inggris berjanji akan memberikan Indonesia dengan "perlengkapan pertahanan terbaik di dunia," karena negara ini dinilai sebagai negara yang "bertanggung jawab".
 
Seraya mengumumkan rencana pelipatgandaan perdagangan kedua negara dalam waktu tiga tahun, Cameron dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyaksikan penandatanganan kesepakatan 2,5 milyar USD antara Maskapai Nasional Garuda Indonesia dan Airbus di Jakarta.
 
Selama dan pasca kekuasaan rezim Soeharto yang berakhir pada 1998, Inggris merupakan pemasok senjata terbesar ke Indonesia. Namun, pemerintah Inggris menghentikan penjualan jet tempurnya ke Indonesia 13 tahun lalu, setelah pemerintah Jakarta dituding menggunakan pesawat buatan Inggris untuk membunuh warganya di Timor Timur pada 1999, dan di Aceh pada tahun 2003.

Sumber : Irib