Indonesia Prioritaskan Alutsista Laut dan Udara

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) diminta memprioritaskan pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk wilayah laut dan udara mengingat sangat luasnya cakupan keduanya. Indonesia adalah negara maritim dan memiliki luas kekuasaan udara yang besar. Selayaknya pertahanan di dua wilayah itu diperkuat.

"Pada 2013, Kemhan harus merencanakan sungguh-sungguh anggaran untuk alutsista. Itu diperlukan agar dana yang besar tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya guna meningkatkan pertahanan Indonesia," kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, kepada Koran Jakarta, Selasa (28/8).

Pernyataan itu menanggapi kenaikan anggaran pertahanan pada 2013 menjadi 77 triliun rupiah atau naik sekitar 5 triliun rupiah dibandingkan tahun lalu. Pernyataan itu kembali dipertegas karena Imparsial melihat, pada 2012, Kemhan justru memprioritaskan pengadaan alutsista untuk kekuatan darat.

Salah satu pengadaan alutsista yang menonjol pada 2012 ini adalah pengadaan 100 unit main battle tank Leopard dari Jerman. Dari segi alokasi anggaran saja, lanjut dia, TNI AD mendapatkan jatah anggaran hingga 30 triliun rupiah pada 2012. Bandingkan dengan TNI AL yang hanya 9 triliun rupiah dan TNI AU yang hanya 8 triliun rupiah.

Berdasarkan alokasi anggaran itu, Poengky melihat pemerintah masih mengandalkan kekuatan darat dibandingkan laut dan udara. Poengky juga berharap Kemhan meningkatkan keterampilan prajurit, terutama prajurit yang mengawaki alutsista laut dan udara. Apalagi semakin hari teknologi alutsista semakin canggih dan modern.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan bahwa kebijakan mengerem pertumbuhan prajurit tak akan berlaku untuk para prajurit ahli seperti pengawak. "Artinya, kalau ada 10 prajurit yang pensiun, kita harus merekrut 10 prajurit lain," kata Purnomo.

Tetap Seimbang
Menurut dia, penting diberlakukan manajemen sirkulasi yang baik agar jumlah kekuatan personel tetap seimbang. "Bukan berarti bahwa zero growth itu nol, dan tidak berarti persis sama dengan yang keluar. Kita menyadari ke depan butuh personel banyak karena akan ada tambahan banyak skuadron tempur dan skuadron angkut," jelas dia.

Purnomo bahkan menjanjikan akan mengadakan program pendek untuk para penerbang TNI. Di samping itu, lanjut dia, akan ada dua program lagi untuk menempatkan personel dalam jumlah yang pas di bagian tertentu. Kemhan juga akan membuat standar prajurit yang lebih baik. Sebagai contoh, ketika ada restrukturisasi Kodam dan terdapat sejumlah unit baru, tak harus ada penambahan personel.

Bisa saja dengan melakukan perpindahan personel. Sebelumnya, DPR banyak menyoroti keterampilan prajurit yang kurang seiring semakin masifnya pemerintah melakukan belanja alutsista. Anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Kertopati, menyatakan alutsista secanggih apa pun, tanpa diimbangi dengan dukungan pengawak yang profesional, hanya akan menjadi onggokan barang yang tak bernilai.

Selain itu, tambah dia, Kem han harus disiplin dalam menggunakan dana, baik untuk kegiatan strategis maupun operasional. Untuk itu, Kemhan harus transparan dalam penggunaan dananya agar publik dapat ikut mengawasi. "Kemhan harus transparan mengalokasikan dana. Yang penting, belanja alat utama sistem senjata (alutsista) harus sebanding dengan dana operasional bagi pengembangan sumber daya manusia, khususnya pengawak dan prajurit," kata dia.

Disiplin terhadap rencana strategis, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, itu penting. Sudah transparan atau belumnya penggunaan anggaran tak akan terlaksana dengan baik jika tak didukung DPR. Kesejahteraan prajurit harus menjadi bagian yang utama. "Alutsista memang penting, tapi alutsista modern dan canggih harus sejalan dengan meningkatnya kemampuan prajurit," kata dia.

Sumber: Koran jakarta

Rusia Desak AS Ratifikasi CTBT

MOSKOW - Ratifikasi Traktat Larangan Uji Coba Nuklir (CTBT) oleh Amerika Serikat (AS) dinilai akan mempercepat berlakunya perjanjian internasional ini. Hal ini disampaikan oleh Juru bicara majelis tinggi parlemen Rusia Valentina Matviyenko.

"Tentu saja kami khawatir karena atas tidak adanya kemajuan dalam ratifikasi CTBT. Kami yakin ratifikasi CTBT oleh AS secara signifikan akan mempercepat diberlakukannya perjanjian tersebut," ujar Matviyenko, dalam konferensi nuklir yang berlangsung di Kazakhstan, seperti dikutip RIA Novosti, Rabu (29/8/2012).

Selain itu menurut Matviyenko, sejumlah Negara Barat juga menolak usulan Rusia terkait dengan larangan penyebaran senjata di luar angkasa.

Hingga saat ini CTBT yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1996 lalu belum berlaku kendati perjanjian ini telah ditandatangani oleh 183 negara dan diratifikasi oleh 157 negara. Hal ini disebabkan sejumlah negara kekuatan dunia seperti India menolak untuk menandatangani sementara AS dan China dikabarkan gagal melakukan ratifikasi.

Kegagalan ratifikasi oleh AS ini dipicu oleh penolakan Senat pada 1999 lalu.

Pada 2006 lalu Majelis Umum PBB meratifikasi sebuah resolusi yang mendukung berlakunya CTBT kendati di bawah pasal XIV, traktat dinyatakan belum dapat berlaku bila tidak ditandatangani dan diratifikasi oleh 44 negara pemilik reaktor nuklir yang tercantum dalam Annex 2.

Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk pengawasan senjata dan keamanan internasional Ellen Tauscher pada pertengahan Februari lalu mengatakan, ratifikasi perjanjian ini tetap menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri AS. 

Sumber:Okezone

Korut dan Fenomena Senjata Nuklir

PYONGYANG - Membahas Korea Utara (Korut) rasanya kurang tepat tanpa melibatkan fenomena senjata nuklir Negara Komunis itu. Laporan terakhir pada Desember 2011 lalu menyebutkan, Korut setidaknya memiliki 50 kilogram plutonium dan 10 bom nuklir.

Akhi 2011 lalu pertanyaan besar pun sempat mencuat yakni siapa yang akan bertanggung jawab merawat dan menjaga senjata nuklir Korut pasca wafatnya pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-Il?

Spekulasi beredar, Kim sudah melatih putranya Jong-Un cara untuk merawat senjata-senjata tersebut namun nama seorang Jenderal Ri Yong-ho juga muncul kala itu sebagai pihak yang diduga akan ditugaskan menjaga nuklir Korut. Beberapa bulan lalu sosok Ri diketahui telah diberhentikan dengan alasan sakit.

Sementara itu sejumlah badan Pemerintah Korut dilaporkan juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melakukan uji coba senjata nuklir serta menjaga keamanan fasilitas nuklir Korut.

Perkembangan terkait dengan teknologi nuklir Korut diatur langsung Kementerian Perindustrian. Inilah yang menyebabkan Direktur Departemen Perindustrian Korut Ju Kyi-Chang dan Jon Byong-Ho dikenakan sanksi internasional.

Pada April lalu, Korut kembali menjadi pusat perhatian dunia karena  diketahui melakukan uji coba nuklir untuk kesekian kalinya. Namun peluncuran roket dinyatakan berakhir dengan kegagalan. Korut telah berulang kali membantah bahwa hal tersebut merupakan uji coba nuklir dengan mengatakan, peluncuran roket tersebut bertujuan untuk menempatkan satelit cuaca di orbit.

Korut selama ini kerap mengelak atas kepemilikan nuklirnya namun pembukaan teks konstitusi Korut membenarkan status Korut sebagai negara pemilik senjata nuklir.

"Ketua Komite Pertahanan Nasional Korut Kim Jong-Il mengubah Tanah Air kami menjadi negara yang tak terkalahkan dari ideologi politik, memiliki senjata nuklir, dan kekuatan militer yang kuat, Korut selalu berupaya membangun negara yang makmur," demikian yang tercantum dalam pembukaan teks konstitusi Korut, seperti dikutip AFP, Minggu (19/8/2012).

Teks konstitusi itu diunggah dalam situs Naenara (Negaraku), sebuah situs Pemerintah Korut. Teks konstitusi itu dikabarkan sudah mengalami revisi saat rapat parlemen pada 13 April lalu. Sejak Kim Jong-Il meninggal dunia, negeri komunis itu kerap melakukan amandemen untuk mensucikan tahta Kim Jong-Il yang diteruskan oleh Kim Jong-Un.

Korut dilaporkan telah membangun senjata nuklir selama beberapa dekade lalu dengan alasan untuk mewaspadai ancaman serangan Amerika Serikat. Di bawah perjanjian six party talk pada 2005 lalu, Korut sepakat untuk melucuti senjatanya dengan imbalan bantuan pangan dan ekonomi dari komunitas internasional. Namun tidak ada implementasi atas perjanjian tersebut.

Sumber: Okezone

Jerman Mata-matai Suriah dari Lepas Pantai

BERLIN, KOMPAS.com - Mata-mata Jerman ditempatkan di lepas pantai Suriah dan membagi informasi yang dirancang untuk membantu pemberontak dalam perjuangan mereka melawan Presiden Bashar al-Assad, kata satu surat kabar Jerman, Minggu (19/8/2012).

Agen dari dinas intelijen asing Jerman (BND) beroperasi di kapal lepas pantai dengan teknologi yang memungkinkan mereka mengamati pergerakan pasukan sejauh 600 kilometer di Suriah, kata mingguan Bild am Sonntag.

Mereka menyampaikan temuan-temuan mereka kepada Amerika Serikat dan Inggris yang kemudian memasok informasi kepada pemberontak, kata Bild.

Mingguan ini mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, yang mengatakan bahwa "tidak ada dinas intelijen Barat yang memiliki sumber di wilayah Suriah sebaik BND.
"Agen-agen rahasia Jerman juga aktif dalam konflik Suriah di pangkalan NATO di kota Turki Adana, kataBild."Kita bisa bangga dengan kontribusi signifikan yang kita lakukan untuk kejatuhan rezim Assad," kata seorang pejabat BND kepada Bild.BND tidak bersedia berkomentar resmi.Berlin menegaskan, 

intervensi militer bukan cara untuk memecahkan konflik tapi Menteri Pertahanan Thomas de Maiziere mengatakan pada awal bulan ini, bahwa Jerman harus membantu dengan cara lain, seperti memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan logistik.


Sumber: Kompas