Pesawat Tempur TNI AU Latihan Tembak Sasaran

MADIUN-(IDB) : Tiga pesawat tempur dari Lanud Iswahjudi, Jawa Timur, melakukan latihan menembak sasaran. Di atas ketinggian 4.000-4.500 kaki dengan kemiringan 10-30 derajat, memborbardir daerah Pulung Ponorogo, yang menjadi lokasi sasaran latihan tembak Air Weapon Range (AWR).

Kapentak Lanud Iswahjudi Mayor Sus Sutrisno dalam siaran pers yang diterima Jurnal Nasional, Selasa (17/4) menyebutkan, latihan penembakan tersebut merupakan ajang uji kemampuan bagi para penerbang tempur dalam ketepatan menembak atau menghancurkan sasaran sekaligus untuk meningkatkan kemampuan tempur yang andal dan profesional.

Sutrisno menyebutkan, tiga pesawat tempur yang melaksanakan latihan penembakan adalah pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dari Skuadron Udara 3, pesawat tempur F-5 Tiger dari Skuadron Udara 14 dan pesawat tempur Hawk MK-53 dari Skuadron Udara 15. "Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para penerbang dalam menghancurkan daerah sasaran penembakan, dengan menggunakan jenis bom latih asap BDU 33 dan roket FFAR 2.75 inci,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai pengawal kedaulatan NKRI di udara, latihan ini sangat penting dilakukan oleh para penerbang tempur. “Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam latihan ini adalah agar kemampuan para pengawal dirgantara nasional tersebut senantiasa terus meningkat hingga mencapai kemampuan andal dan profesional. Sehingga pada gilirannya nanti mereka selalu siap dalam setiap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya," jelas Sutrisno.

Sumber : Jurnas

Indonesia a growing target for economic espionage

JAKARTA-(IDB) : State weapons manufacturer PT Pindad has to take extra steps to*keep company secrets from being extracted to foreign nationals wanting a peek into the country’s defense industry.

“During an interview, a candidate for employment is asked to detail his or her family background, including the occupations and social activities of all family members,” senior company official Agus Iriono said.

“This is just among efforts to prevent any leaking from the company,” he said, adding that it was a necessary strategy as the company was a regular target of espionage. “There have been some infiltrations in past years. Bu, I could not go into the details.”
As Indonesia’s economy soars at an impressive rate and with the defense budget expanding aggressively, several state companies and government agencies have increasingly become targets of espionage.

National Intelligence Agency (BIN) head Lt. Gen. Marciano Norman said recently there were indications that espionage activities have been increasing lately.

“We’re worried with such activities. More resources are now allocated to prevent them. It’s part of my priorities,” Marciano said, refusing to elaborate further. He said there were two Asian countries — one of which is a neighboring nation — that have become more aggressive in spying into Indonesia’s economy.

It was not until last year that BIN had its own economic-intelligence division to help counter espionage in the business and economy sector.

Former head of the National Encryption Agency Maj. Gen. (ret.) Nachrowi Ramli, who served between 2002 and 2008, said aggressive efforts were needed to counter the espionage. “Since we can’t sue the perpetrators, we have to find ways to outsmart them,” Nachrowi said, adding that he had found at least 20 Indonesian embassies that had been bugged before he retired.

Legislator Tjahjo Kumolo of the House of Representatives Commission I overseeing defense, foreign affairs and intelligence, said there were two kinds of foreign intelligence officers operating in Indonesia: Those posted in official diplomatic positions, such as military attachés and secretaries, and those who work in covert operations.

“These covert agents are mostly embedded within multinational companies and nongovernmental organizations,” Tjahjo said.

 Although he considered economic espionage as a common practice employed by state actors, Tjahjo strongly urged the local intelligence community to improve technologies and infrastructure to help keep state secrets safe.

Although espionage has lately relied on cyber infrastructure, network and information security expert Budi Rahardjo from the Bandung Institute of Technology believed Indonesia would only suffer minor impacts as most government agencies were not storing sensitive information in digital form, let alone in an integrated computer system.

“Its kind of a blessing in disguise,” he said. “As long as our institutions have no super-secret information kept on their computers, there will be no reason for foreign data collectors to mobilize their resources to spy on us through the Internet.”

Source : JakartaPost

Negosiasi Pemerintah Malaysia - Pindad Atas Pembelian 32 Panser Anoa Masuk Tahap Akhir

KUALA LUMPUR-(IDB) : Malaysia akan memesan 32 buah panser Anoa dari PT Pindad. Oleh Malaysia, Anoa itu diberi nama Rimau yang berarti harimau dalam bahasa Melayu dan kesepakatan dengan pihak negara tetangga tersebut sudah pada tahap akhir.

"Malaysia mau gunakan panser 6 x 6 dan kini kami menantikan closing deal", kata Direktur Utama PT Pindad, Adik A Soedarsono,  di sela-sela pameran Defence Services Asia (DSA) 2012 di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin.

Menurut dia, saat ini pihaknya juga sedang melakukan penjajakan dengan sejumlah negara di Timur Tengah, Eropa termasuk dengan sesama anggota Asean seperti Brunei Darussalam.

Bahkan, lanjut dia, pada saat ini ada rencana Sultan Brunei yang hadir dalam pameran DSA 2012 itu akan mengunjungi panser Rimau yang juga dihadirkan dilokasi pameran tersebut.

Ketertarikan Malaysia terhadap panser buatan pindad tersebut sudah disampaikan oleh Panglima Angkatan Tentera Diraja Malaysia, Jenderal Tan Sri Datu Sri Zulkifli Mohammad Zein, saat berkunjung ke Indonesia tahun lalu.

Hal itu disampaikan Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, usai pertemuan Zein dengan Presiden Susilo Yudhoyono di kantor Presiden, Selasa (5/7). "Tadi disinggung soal panser 6x6, malaysia yang berkeinginan untuk membeli, akan terus dilanjutkan," ujar Suhartono.

Sementara itu, semenjak 9 April 2010, sebanyak 13 buah Anoa telah digunakan untuk mengawal misi perdamaian PBB di Lebanon bersama Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-D/UNIFIL. Panser ANOA 6x6 maupun 4x4 biasa digunakan untuk pengawalan kegiatan-kegiatan penting negara.

Pada 15 November 2011 ANOA varian 6x6 yang menggunakan persenjataan senapan mesin berat 7.62 mm digunakan sebagai kendaraan tempur untuk patroli dan penjagaan ring pada acara KTT ASEAN di Nusa Dua, Bali.

Panser jenis ini juga dipakai oleh Paspampres untuk pengawalan kunjungan-kunjungan presiden. Selain kegiatan resmi, ANOA juga dipakai untuk pengamanan car-free day di Bundaran HI. 

Sumber : Antara

Mengoptimalkan Kekuatan Pertahanan Indonesia

SK-(IDB) : Sampai saat ini, pembangunan pertahanan masional baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan terbatas dan relatif tertinggal dari negara-negara tetangga. Keterbatasan dukungan anggaran untuk pembangunan pertahanan nasional, menjadi salah satu kendala dalam pencapaian pembangunan postur pertahanan pada tingkat minimum essential force (MEF).

MEF adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TNI secara efektif. Ini dalam rangka menghadapi ancaman aktual untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hibah 24 Pesawat F-16

Karena itu, hibah pesawat F-16 dari Amerika Serikat (AS) merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan kekuatan pertahanan udara RI. Sejauh ini, proses kedatangan 24 unit pesawat tempur itu tak mengalami kendala. Yakni, sesuai jadwal, akan dilakukan secara bertahap, yang dimulai pada pertengahan 2014. Pesawat hibah itu akan memperkuat skuadron pesawat tempur Indonesia, terutama Skuadron Fighting F-16. Sehingga, nanti TNI akan memiliki dua skuadron pesawat F-16.

Saat ini, RI sudah memiliki 10 unit F-16. Maka, kedatangan 24 unit pesawat tempur itu akan menggenapi jumlah pesawat tempur Indonesia menjadi 34 unit. Satu skuadron terdiri atas 16 pesawat tempur, jadi nanti ada dua skuadron F-16.

Ke-24 unit F-16 yang akan didatangkan itu, kini sedang menjalani proses pemutakhiran (upgrade) di AS. Pesawat-pesawat itu di-upgrade dari Blok 25 menjadi Blok 52 di pabrik yang lebih modern. Bagian yang di-upgrade meliputi persenjataan, avionic, air frame, dan mesin. Perlu dicatat, sejauh ini, Foreign Military Sales (FMS) antara AS dan Indonesia berjalan lancar.

Saat perwakilan Kementerian Pertahanan (Kemhan) meninjau pemutakhiran F-16 yang akan dihibahkan itu di AS, banyak hal yang menggembirakan. Antara lain, ke-24 pesawat itu di-upgrade di pabrik yang lebih modern. Bagi AS, hal ini menjadi atensi khusus dalam meningkatkan hubungan bidang pertahanan kedua negara. Ada juga proses transfer of technology.

Kemudian, AS menambah jaminan jam terbang 2.200, yakni dari 8.600 menjadi 10.800 jam terbang. Pemerintah RI mendapatkan 28 engine generasi teranyar yang baru menempuh 1.000 jam terbang. Dari 28 engine itu, 24 terpasang, dan 4 dijadikan cadangan.

Selanjutnya, dari 30 pesawat yang dihidupkan, hanya 24 yang di-upgrade. Sisanya, 6 pesawat dijadikan komponen (sparepart). Dari ke-24 pesawat F-16, terdiri-dari 19 pesawat F-16 seri C (hanya satu pilot), dan 5 seri D untuk pelatihan (training). 

Untuk diketahui, jauh sebelumnya, Komisi I DPR telah menyetujui hibah pesawat F-16 dari AS dengan skema pembayaran FMS. Persetujuan itu diberikan setelah DPR menggelar rapat dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Dengan demikian, rencana memperkuat pertahanan udara Indonesia akan segera terwujud.

Alutsista Dalam Negeri

Untuk memenuhi MEF hingga 2024, Kementerian Pertahanan kembali menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan infrastruktur dengan sejumlah industri pertahanan dalam negeri senilai Rp 1,3 triliun. Penandatanganan MoU itu dilakukan dengan sejumlah BUMN/BUM Swasta Industri Pertahanan, yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI), PT Palindo Marine, dilakukan di Kantor Kemhan, Jakarta, 6 Maret lalu.

Kemhan-TNI melakukan MoU dengan sejumlah industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaan alusista, seperti amunisi kecil hingga besar. Untuk pengadaan helikopter angkut dilakukan kerja sama dengan PT DI senilai 65 juta dolar AS. Kemudian, dilakukan pula kerja sama untuk pengadaan kapal cepat rudal 40 meter (KCR-40), Rocket FFAR dan lainnya. Total anggaran untuk alutsista tersebut mencapai Rp1,3 triliun.

Kerja sama dengan industri dalam negeri ini, dalam rangka membangun kekuatan TNI dan pemenuhan MEF. Selain itu, Kemhan sudah bekerja sama dengan Korea Selatan untuk pengadaan pesawat tempur jenis KF-X/IF-X. Pesawat ini lebih tinggi dari F-16 dan Sukhoi.

Tak hanya itu, Komite Kebijakan Industri Perta-hanan (KKIP) yang diketuai Menhan juga akan membeli kapal selam, kapal PKR, tank, rudal, roket dan lainnya. Adapun sasaran kinerja KKIP tahun 2012 ini adalah melakukan program kerja, yakni penyiapan regulasi industri pertahanan (penyelesaian RUU Industri Pertahanan dan Keamanan), penetapan kebijakan nasional dalam rangka stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penetapan program dan menindaklanjuti penyiapan produk masa depan.

Untuk penetapan kebijakan nasional meliputi, kebijakan peningkatan kemampuan industri pertahanan, menjamin keberhasilan program transfer of technology (ToT), kebijakan sinergitas dan intensitas kegiatan penelitian, dan kebijakan penyiapan SDM terampil untuk industri pertahanan melalui pendidikan formal.

Sejak dibentuk tahun 2010, KKIP telah menghasilkan beberapa kebijakan, yakni masterplan revitalisasi industri pertahanan, grand strategy KKIP, kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan alusista dan almatsus Polri untuk pemberdayaan industri pertahanan dan verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMN Industri Pertahanan. Hal ini dalam rangka modernisasi alutsista TNI dan almatsus Polri serta te-realisasinya program revitalisasi industri pertahanan.

Sumber : SuaraKarya